Tarif Ojol Diatur Gubernur Berpotensi Cacat Hukum, Pengamat: Lebih Tepat Pakai Perpres
Senin, 05 Desember 2022 - 22:11 WIB
loading...
A
A
A
Oleh karenanya tidak bisa menjadi dasar hukum untuk mendelegasikan wewenang penentuan tarif ke daerah. Apalagi, sambung dia, berdasarkan Undang-Undang Administrasi pemerintahan diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang.
“Sehingga sebagaimana catatan saya terkait dengan kelembagaan, harus dicermati terlebih dahulu, sejauh mana kewenangan Kemenhub dalam menetapkan biaya aplikasi,” tuturnya.
Baca juga: Penetapan Tarif Ojol Bakal Dioper ke Gubernur, Begini Kata Kemenhub
Mengingat sifat dari bisnis transportasi online yang melintasi kewenangan satu kementerian, Fitri menyarankan agar permasalahan ojol dan juga taksi online sebaiknya diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Selain memberikan dasar atas ruang lingkup urusan yang lebih luas, hadirnya Perpres dapat juga menyelesaikan persoalan terkait legalitas keputusan-keputusan turunan dari Permenhub yang sekarang masih diskresioner dan belum ada dasar hukumnya.
“Sehingga sebagaimana catatan saya terkait dengan kelembagaan, harus dicermati terlebih dahulu, sejauh mana kewenangan Kemenhub dalam menetapkan biaya aplikasi,” tuturnya.
Baca juga: Penetapan Tarif Ojol Bakal Dioper ke Gubernur, Begini Kata Kemenhub
Mengingat sifat dari bisnis transportasi online yang melintasi kewenangan satu kementerian, Fitri menyarankan agar permasalahan ojol dan juga taksi online sebaiknya diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Selain memberikan dasar atas ruang lingkup urusan yang lebih luas, hadirnya Perpres dapat juga menyelesaikan persoalan terkait legalitas keputusan-keputusan turunan dari Permenhub yang sekarang masih diskresioner dan belum ada dasar hukumnya.
(ind)
Lihat Juga :
