Pesan Sri Mulyani Buat 19 Pejabat Eselon II: Jangan Jadi Pemimpin yang Hanya Berkata-kata
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani I ndrawati memberikan pesan menohok kepada 19 orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang baru dilantik. Dalam arahannya, dia menekankan pentingnya kepemimpinan para pejabat tersebut, sebagai role model bagi jajaran di bawahnya.
“Leadership Matters. Kepemimpinan anda sangat menentukan kinerja dari Kementerian Keuangan. Kita sudah memahami what kind of leadership yang dibutuhkan di Kementerian Keuangan. Pertama adalah mereka yang selalu bisa menjadi role model yang konsisten. Jangan menjadi pemimpin yang hanya berkata-kata, tapi juga menjalankan apa yang dikatakan. Walk the talk," tegas Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (14/12/2022).
"Itu penting, karena Anda cukup dekat dengan anak buah, anak buah bisa melihat (apakah) pimpinan yang hanya berpuisi dan berpantun, atau dia mampu bekerja,” sambungnya.
Selanjutnya dia juga mengingatkan, para bawahannya untuk tidak pernah berhenti belajar dalam upaya memperbaharui pengetahuan dan kompetensi teknis dalam bekerja di keseharian. Oleh karena itu, Sri Mulyani berharap jajaran di Kemenkeu selalu terus belajar atau continuous learning.
“Saya berharap culture untuk continuous learning dilakukan oleh semua jajaran dan posisi,” tambahnya.
Ditekankan juga olehnya bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama merupakan pemimpin kunci di dalam Kemenkeu, apalagi pejabat tersebut tersebar dalam memimpin kantor wilayah di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu juga bertanggung jawab untuk dapat memetakan berbagai isu dari berbagai sektor, seperti kesehatan, pangan, energi, pendidikan, sosial bahkan keamanan.
Sebagai contoh, para Kepala Kantor Wilayah adalah kepanjangan tangan sekaligus wajah Kemenkeu di level regional. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah untuk memperkuat komunikasi publik dalam wadah kolaborasi Kemenkeu Satu, melalui ALCO daerah dan Regional Chief Economist (RCE), agar stakeholders termasuk Pemerintah Daerah mendapatkan informasi yang utuh serta dapat memahami dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.
“Eselon II adalah key leaders di dalam merepresentasikan Indonesia di semua wilayah dan di semua isu. Di semua wilayah jelas, karena dibagi provinsi, kabupaten, kota. Di berbagai isu kesehatan seperti pandemi, bisa menjadi isu pangan yang akan dan sedang dihadapi dunia, bisa menjadi isu energi, bisa isu mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan, bisa isu mengenai masalah bantuan sosial, bisa isu keamanan. So many issues,” jelas Sri Mulyani.
Sri menegaskan, bahwa pelantikan pejabat di lingkungan Kemenkeu adalah sebuah agenda rutin organisasi untuk menempatkan orang yang tepat, the right person on the right place.
Setiap organisasi terus menerus akan dihadapkan pada kepentingan untuk mencari dan menetapkan orang yang tepat di jabatan dan tugas yang tepat. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang terus-menerus harus dikelola.
"Kemenkeu sebagai bendahara negara mendapatkan tugas mengelola keuangan negara dan selalu dihadapkan pada situasi serta kondisi lingkungan yang terus berubah. Dari sisi keuangan negara, fungsi sebagai counter cyclical dan shock absorber terus dilakukan untuk menjaga melindungi rakyat dari ancaman kesehatan akibat dari pandemi, serta dari ancaman merosotnya kondisi sosial sehingga dapat menjadi ancaman pelemahan ekonomi. APBN selalu diandalkan, akan ada di garis depan, karena APBN adalah simbol kehadiran negara bagi rakyatnya," pungkas Sri.
“Leadership Matters. Kepemimpinan anda sangat menentukan kinerja dari Kementerian Keuangan. Kita sudah memahami what kind of leadership yang dibutuhkan di Kementerian Keuangan. Pertama adalah mereka yang selalu bisa menjadi role model yang konsisten. Jangan menjadi pemimpin yang hanya berkata-kata, tapi juga menjalankan apa yang dikatakan. Walk the talk," tegas Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Baca Juga
"Itu penting, karena Anda cukup dekat dengan anak buah, anak buah bisa melihat (apakah) pimpinan yang hanya berpuisi dan berpantun, atau dia mampu bekerja,” sambungnya.
Selanjutnya dia juga mengingatkan, para bawahannya untuk tidak pernah berhenti belajar dalam upaya memperbaharui pengetahuan dan kompetensi teknis dalam bekerja di keseharian. Oleh karena itu, Sri Mulyani berharap jajaran di Kemenkeu selalu terus belajar atau continuous learning.
“Saya berharap culture untuk continuous learning dilakukan oleh semua jajaran dan posisi,” tambahnya.
Ditekankan juga olehnya bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama merupakan pemimpin kunci di dalam Kemenkeu, apalagi pejabat tersebut tersebar dalam memimpin kantor wilayah di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu juga bertanggung jawab untuk dapat memetakan berbagai isu dari berbagai sektor, seperti kesehatan, pangan, energi, pendidikan, sosial bahkan keamanan.
Sebagai contoh, para Kepala Kantor Wilayah adalah kepanjangan tangan sekaligus wajah Kemenkeu di level regional. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah untuk memperkuat komunikasi publik dalam wadah kolaborasi Kemenkeu Satu, melalui ALCO daerah dan Regional Chief Economist (RCE), agar stakeholders termasuk Pemerintah Daerah mendapatkan informasi yang utuh serta dapat memahami dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.
“Eselon II adalah key leaders di dalam merepresentasikan Indonesia di semua wilayah dan di semua isu. Di semua wilayah jelas, karena dibagi provinsi, kabupaten, kota. Di berbagai isu kesehatan seperti pandemi, bisa menjadi isu pangan yang akan dan sedang dihadapi dunia, bisa menjadi isu energi, bisa isu mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan, bisa isu mengenai masalah bantuan sosial, bisa isu keamanan. So many issues,” jelas Sri Mulyani.
Sri menegaskan, bahwa pelantikan pejabat di lingkungan Kemenkeu adalah sebuah agenda rutin organisasi untuk menempatkan orang yang tepat, the right person on the right place.
Setiap organisasi terus menerus akan dihadapkan pada kepentingan untuk mencari dan menetapkan orang yang tepat di jabatan dan tugas yang tepat. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang terus-menerus harus dikelola.
"Kemenkeu sebagai bendahara negara mendapatkan tugas mengelola keuangan negara dan selalu dihadapkan pada situasi serta kondisi lingkungan yang terus berubah. Dari sisi keuangan negara, fungsi sebagai counter cyclical dan shock absorber terus dilakukan untuk menjaga melindungi rakyat dari ancaman kesehatan akibat dari pandemi, serta dari ancaman merosotnya kondisi sosial sehingga dapat menjadi ancaman pelemahan ekonomi. APBN selalu diandalkan, akan ada di garis depan, karena APBN adalah simbol kehadiran negara bagi rakyatnya," pungkas Sri.
(akr)