John Riady Dorong Pemerataan Dokter Spesialis Amankan Devisa Rp100 Triliun
Jum'at, 16 Desember 2022 - 00:25 WIB
loading...
Presiden Komisaris Siloam International Hospitals John Riady. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Komisaris PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) John Riady menyambut positif kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggulirkan Program Indonesia Memanggil Dokter Spesialis yang ditujukan kepada para tenaga dokter spesialis lulusan luar negeri.
"Langkah pemerintah sudah tepat, mengingat persoalan kualitas kesehatan nasional sangat bergantung pada jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang tersedia," kata John dalam keterangannya, Kamis (15/12/2022).
Baca Juga: Pembangunan IKN Nusantara Jadi Milestone Pemerataan Pembangunan Ekonomi
Dia beranggapan sistem kesehatan nasional hingga kini masih kekurangan tenaga dokter, khususnya dokter yang bergelar spesialis. Dalam banyak hal, sistem kesehatan nasional secara perlahan-lahan harus berbenah, sehingga dapat melewati masa sulit seperti pada masa pandemi Covid-19.
Di sisi lain, problem nyata di lapangan seperti rasio ranjang, jumlah dokter dan dokter spesialis masih membutuhkan perhatian khusus seiring bertumbuhnya populasi. Ia menilai strategi pemerintah itupun secara perlahan-lahan akan mentransformasi sistem kesehatan nasional, sehingga tidak lagi ada cerita berbondongnya masyarakat berobat ke luar negeri untuk mencari layanan spesialis yang mumpuni.
Menurut dia saat ini, setiap tahun devisa yang hilang akibat banyaknya masyarakat berobat ke luar negeri bisa mencapai Rp 110 triliun. Lebih lanjut John menjelaskan bahwa program adaptasi dokter spesialis tamatan luar negeri yang digulirkan pemerintah harus berkesinambungan.
Cara lainnya, agar kebutuhan dokter spesialis teratasi secara jangka pendek, yakni membuka perizinan praktik bagi dokter spesialis dari luar yang bisa memberikan banyak manfaat. Sebagai pelaku industri kesehatan sejak mendirikan SILO pada 1992, Lippo Group secara serius menggarap ekosistem kesehatan dari hulu ke hilir.
"Kami sejak semula memikirkan rencana jangka panjang mengembangkan industri kesehatan nasional dengan pendirian rumah sakit yang dibarengi juga dengan keberadaan Fakultas Kedokteran UPH. Hal ini berhasil meningkatkan produksi dokter dan dokter spesialis yang diberikan beasiswa, serta mereka bisa berkarir jangka panjang di SILO," jelas John.
John mengaku tidak melebihkan keberhasilan SILO yang kini memiliki jaringan 40 rumah sakit di 27 provinsi. SILO merupakan rumah sakit pertama yang bekerja sama dengan Gleneagle Hospital Singapore dan mendapatkan akreditasi Joint Comission International atau JCI. Akreditasi ini merupakan standar layanan kesehatan berkelas internasional.
Baca Juga: Kesepakatan APEC Dorong Industri Perumahan Kian Hijau
Persoalan krisis dokter spesialis harus menjadi tanggung jawab bersama, melibatkan pemerintah, swasta,bahkan jaringan RS BUMN yang kini telah menjadi Holding di bawah Pertamedika. Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan program “Indonesia Memanggil Dokter Spesialis” akan menambah jumlah dokter spesialis yang bekerja di Indonesia.
Ia mengatakan, kebijakan pemerintah ini seiring dengan kepemilikan rasio dokter spesialis di Indonesia, yang terbilang rendah. Berdasarkan standar WHO, rasio dokter spesialis dan jumlah penduduk idealnya 1:1.000, sedangkan di Indonesia baru berkisar 0,46 per 1.000 penduduk, terendah ketiga di ASEAN.
"Langkah pemerintah sudah tepat, mengingat persoalan kualitas kesehatan nasional sangat bergantung pada jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang tersedia," kata John dalam keterangannya, Kamis (15/12/2022).
Baca Juga: Pembangunan IKN Nusantara Jadi Milestone Pemerataan Pembangunan Ekonomi
Dia beranggapan sistem kesehatan nasional hingga kini masih kekurangan tenaga dokter, khususnya dokter yang bergelar spesialis. Dalam banyak hal, sistem kesehatan nasional secara perlahan-lahan harus berbenah, sehingga dapat melewati masa sulit seperti pada masa pandemi Covid-19.
Di sisi lain, problem nyata di lapangan seperti rasio ranjang, jumlah dokter dan dokter spesialis masih membutuhkan perhatian khusus seiring bertumbuhnya populasi. Ia menilai strategi pemerintah itupun secara perlahan-lahan akan mentransformasi sistem kesehatan nasional, sehingga tidak lagi ada cerita berbondongnya masyarakat berobat ke luar negeri untuk mencari layanan spesialis yang mumpuni.
Menurut dia saat ini, setiap tahun devisa yang hilang akibat banyaknya masyarakat berobat ke luar negeri bisa mencapai Rp 110 triliun. Lebih lanjut John menjelaskan bahwa program adaptasi dokter spesialis tamatan luar negeri yang digulirkan pemerintah harus berkesinambungan.
Cara lainnya, agar kebutuhan dokter spesialis teratasi secara jangka pendek, yakni membuka perizinan praktik bagi dokter spesialis dari luar yang bisa memberikan banyak manfaat. Sebagai pelaku industri kesehatan sejak mendirikan SILO pada 1992, Lippo Group secara serius menggarap ekosistem kesehatan dari hulu ke hilir.
"Kami sejak semula memikirkan rencana jangka panjang mengembangkan industri kesehatan nasional dengan pendirian rumah sakit yang dibarengi juga dengan keberadaan Fakultas Kedokteran UPH. Hal ini berhasil meningkatkan produksi dokter dan dokter spesialis yang diberikan beasiswa, serta mereka bisa berkarir jangka panjang di SILO," jelas John.
John mengaku tidak melebihkan keberhasilan SILO yang kini memiliki jaringan 40 rumah sakit di 27 provinsi. SILO merupakan rumah sakit pertama yang bekerja sama dengan Gleneagle Hospital Singapore dan mendapatkan akreditasi Joint Comission International atau JCI. Akreditasi ini merupakan standar layanan kesehatan berkelas internasional.
Baca Juga: Kesepakatan APEC Dorong Industri Perumahan Kian Hijau
Persoalan krisis dokter spesialis harus menjadi tanggung jawab bersama, melibatkan pemerintah, swasta,bahkan jaringan RS BUMN yang kini telah menjadi Holding di bawah Pertamedika. Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan program “Indonesia Memanggil Dokter Spesialis” akan menambah jumlah dokter spesialis yang bekerja di Indonesia.
Ia mengatakan, kebijakan pemerintah ini seiring dengan kepemilikan rasio dokter spesialis di Indonesia, yang terbilang rendah. Berdasarkan standar WHO, rasio dokter spesialis dan jumlah penduduk idealnya 1:1.000, sedangkan di Indonesia baru berkisar 0,46 per 1.000 penduduk, terendah ketiga di ASEAN.
(nng)
Lihat Juga :
