Masuk Kawasan Hutan Lindung, Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tak Ada Rencana Pemanfaatan Ruang di Pulau Widi

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menyoroti lelang pulau Widi dengan tujuan mencari investor untuk menggarap potensi ekonomi di pulau tersebut.

Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Gabriel Triwibawa mengatakan, pulau Widi diperuntukkan sebagai Kawasan Hutan Lindung.

Hal tersebut ditinjau dari aspek Rencana Tata Ruang (RTR), baik dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara maupun RTRW Kabupaten Halmahera Selatan.

"Pulau Widi termasuk Kawasan Hutan Lindung. Oleh karena itu, tidak terdapat rencana pemanfaatan ruang selain hutan lindung tersebut," ujarnya melalui pernyataan tertulisnya, Rabu (28/12/2022).

Menurut dia, dalam aspek pemanfaatan ruang, sejak diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, pemanfaatan ruang diatur lebih ketat karena harus melalui tahapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

“Ketika sudah mempunyai lahan, tidak serta-merta dapat memanfaatkannya, karena harus melalui proses penerbitan KKPR untuk ditindaklanjuti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Persetujuan Lingkungan (PL),” tandasnya.



Sebelumnya, kabar mengenai kepulauan Indonesia yang dipasarkan melalui platform jual-beli asing ramai diperbincangkan. Pulau Widi hanya 1 dari puluhan pulau yang diunggah pada platform yang sama.

Pulau Widi juga bukanlah yang pertama, beberapa pulau bahkan sudah laku dijual. Contohnya Pulau Punggu yang lokasinya tak jauh dari pulau komodo, dipasarkan melalui situs Skyproperty.org dengan harga USD11 juta atau setara Rp156 miliar (kurs Rp15.678 per dolar AS).

Tak hanya itu, setidaknya tiga pulau di kepulauan Mentawai juga dijual melalui platform yang sama dengan kepulauan Widi. Adapun tiga pulau tersebut adalah pulau Makaroni, pulau Siloinak, dan pulau Kandui.