Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
YLKI Nilai Pembedaan Tarif KRL Gunakan Pendekatan Politik
loading...
YLKI menyatakan kebijakan tarif KRL harus menggunakan pendekatan ekonomi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan pembedaan tarif KRL dinilai lebih menggunakan pendekatan politik dibandingkan pendekatan ekonomi. Pemerintah jika mengeluarkan kebijakan tarif angkutan umum seharusnya menggunakan pendekatan ekonomi sehingga hitungannya akan lebih jelas.
"Kalau dari pandangan konsumen, mestinya kebijakan tarif yang melayani publik seperti kereta api pendekatannya itu ekonomi, hitung-hitungannya jelas. Jadi bukan pendekatan politik. Kalau pendekatan politik ya susah," kata Sudaryatmo, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Indonesia ( YLKI ), dalam Market Review IDXChannel, Rabu (4/1/2023).
Menurut Sudaryatmo, secara ekonomi seharusnya tarif KRL memang naik. Masalahnya, menjelang pemilu tidak ada pejabat yang berani menaikkan tarif itu karena akan berdampak secara politis.
Jadi pemerintah lebih baik menaikkan tarif KRL dibandingkan dengan pembedaan tarif tersebut. Kenaikan tarif bisa dianggap lebih realistis oleh YLKI.
"Dalam pandangan lembaga konsumen sebenarnya lebih realistis menaikkan tarif daripada membikin kebijakan yang implementasinya masih belum teruji," jelas Sudaryatmo.
Sudaryatmo menambahkan, pemerintah maupun PT KAI harus memberikan peningkatan layanan jika ada kenaikan tarif KRL. Kebijakan itu lebih dapat diterima oleh masyarakat, dibandingkan pembedaan tarif yang nantinya malah akan mengurangi masyarakat kelas atas menggunakan KRL.
"Kalau dari pandangan konsumen, mestinya kebijakan tarif yang melayani publik seperti kereta api pendekatannya itu ekonomi, hitung-hitungannya jelas. Jadi bukan pendekatan politik. Kalau pendekatan politik ya susah," kata Sudaryatmo, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Indonesia ( YLKI ), dalam Market Review IDXChannel, Rabu (4/1/2023).
Menurut Sudaryatmo, secara ekonomi seharusnya tarif KRL memang naik. Masalahnya, menjelang pemilu tidak ada pejabat yang berani menaikkan tarif itu karena akan berdampak secara politis.
Jadi pemerintah lebih baik menaikkan tarif KRL dibandingkan dengan pembedaan tarif tersebut. Kenaikan tarif bisa dianggap lebih realistis oleh YLKI.
"Dalam pandangan lembaga konsumen sebenarnya lebih realistis menaikkan tarif daripada membikin kebijakan yang implementasinya masih belum teruji," jelas Sudaryatmo.
Sudaryatmo menambahkan, pemerintah maupun PT KAI harus memberikan peningkatan layanan jika ada kenaikan tarif KRL. Kebijakan itu lebih dapat diterima oleh masyarakat, dibandingkan pembedaan tarif yang nantinya malah akan mengurangi masyarakat kelas atas menggunakan KRL.
(uka)
Explore More