Perencanaan APBN Disebut Serampangan, Ekonom: Beruntung 2022 Ada Durian Runtuh

JAKARTA - Perencanaan anggaran pemerintah mendapatkan kritik keras dari Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J.Rachbini. Menurutnya pemerintah seringkali membuat perencanaan anggaran yang kurang matang sehingga menimbulkan defisit yang besar.



Didik menuturkan, hal itulah yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2022 yang dijelaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalami defisit Rp 464,3 triliun atau lebih rendah dibandingkan APBN awal yang diperkirakan mencapai Rp868 triliun.

“Kita bersyukur, tapi perencanaan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi selisih banyak dari perencanannya, APBN direncanakan semau-maunya,” jelas Didik di Jakarta, Kamis (5/1/2023).



Ia menambahkan, peristiwa serupa terjadi pada awal adanya covid-19. Utang yang pada APBN 2020 direncanakan hanya sekitar Rp 600 triliun, namun karena posisi otoriter pemerintah dan DPR juga tidak ada tanggapan apa-apa sehingga angkanya membengkak.

“Akhirnya dari Rp600 triliun awal covid, sumber justifikasi krisis otoriter dilakukan dan DPR tidak bisa apa-apa dengan Perpu. DPR juga tidak diberikan kekuasaan apa-apa. Dari Rp600 triliun dengan alasan covid ditetapkan Rp5.500 triliun , realisasinya Rp6.100 triliun ini luar biasa,” terang Didik.

Beruntung lanjut Didik, pada 2022 ada durian runtuh (lonjakan harga komoditas), sehingga desisit yang dicanangkan Rp600 triliun menjadi Rp 450 triliun. “Artinya kita beruntung tetapi perencanaannya melibatkan selisih Rp300 hingga Rp400 triliun dalam belanja itu perencanaan yang serampangan,” tegasnya.

Sebagai informasi Didik juga telah menegaskan bahwa calon pemimpin bangsa harus paham bagaimana APBN dibuat. Kemudian bagaimana implementasi di lapangan, mana yang sudah sesuai dan mana yang belum.

Sementara itu sebelumnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan defisit APBN Tahun 2022 berhasil mencapai angka di bawah 3% yakni 2,38% atau lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang mencapai 4,57%. Defisit dan keseimbangan primer turun signifikan mendekati level sebelum pandemi disertai pembiayaan anggaran yang lebih efisien.

Keseimbangan primer sebagaimana APBN awal direncanakan Rp 462,2 triliun, kemudian diubah menjadi Rp 434,4 triliun sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Namun nyatanya, realisasinya hanya Rp 78 triliun.

“Itu drop atau turun sangat tajam 81,9% dari posisi keseimbangan primer tahun lalu yang sebesar Rp431,6 triliun. Kondisi ini juga jauh lebih baik pada saat kondisi awal, waktu APBN menjadi pelindung masyarakat di mana pandemi memukul secara luar biasa ekonomi dan masyarakat kita tahun 2020 dengan defisit yang melebar sampai di atas 6%,” ungkap Menkeu dalam Konferensi Pers APBN Realisasi APBN 2022 secara virtual, Selasa (3/1/2023).