Kemnaker Pastikan Perppu Ciptaker Tidak Menghapus Cuti Haid dan Melahirkan
Jum'at, 06 Januari 2023 - 16:08 WIB
loading...
A
A
A
Selanjutnya, pada pasal 82 ayat (2), dijelaskan pekerja/ buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. "Jadi perlu dipahami, sebenarnya tidak mungkin juga Indonesia sebagai negara anggota ILO masa melarang atau menghapus cuti haid dan cuti melahirkan," kata dia.
Baca Juga: DPR Pastikan Perppu Cipta Kerja Dibahas Pekan Depan
Sebagai informasi, cuti haid atau melahirkan masih menggunakan regulasi yang sama, artinya sanksi yang berlaku bagi yang melanggar aturan. Pada pasal 185 disebutkan, jika perushaan melanggar ketentuan pasal 82 tentang pemberian cuti melahirkan kepada buruh perempuan maka ancaman pidana paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana paling banyak Rp 400 juta.
Baca Juga: DPR Pastikan Perppu Cipta Kerja Dibahas Pekan Depan
Sebagai informasi, cuti haid atau melahirkan masih menggunakan regulasi yang sama, artinya sanksi yang berlaku bagi yang melanggar aturan. Pada pasal 185 disebutkan, jika perushaan melanggar ketentuan pasal 82 tentang pemberian cuti melahirkan kepada buruh perempuan maka ancaman pidana paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana paling banyak Rp 400 juta.
(nng)
Lihat Juga :
