Tenang! Semua Kenikmatan dari Perusahaan di Bawah Ini Lolos Pajak
loading...
Makanan dan minuman dari perusahaan akan dikecualikan dari pajak natura. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebutkan sejumlah daftar natura (kenikmatan yang diberikan perusahaan) yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan ( PPh ) dalam rencana pengaturan rancangan peraturan Menteri Keuangan (RPMK). Salah satu yang dikecualikan adalah makanan dan minuman.
"Ini draft, untuk pengecualian itu dalam bentuk makanan/minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai, dan reimbursement makanan/minuman bagi pegawai dinas luar," ujar Suryo dalam Media Gathering DJP 2023 di Jakarta, Selasa (10/1/2023).
Kemudian kelompok natura (kenikmatan tertentu) yang juga tak dipajaki, antara lain tempat tinggal (termasuk perumahan), pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, olahraga yang tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, dan olahraga otomotif.
"Yang lain, dalam kelompok harus disediakan sehubungan dengan keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan antara lain pakaian seragam (seragam satpam, seragam pegawai produksi), peralatan keselamatan kerja, antar-jemput pegawai, penginapan awak kapal/pesawat/sejenisnya, dan natura dan/atau kenikmatan penanganan pandemi seperti vaksin dan tes pendeteksi COVID-19," ungkap Suryo.
Lalu ada beberapa contoh yang tidak termasuk dalam contoh di atas, misalnya bingkisan hari raya, kemudian peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan untuk pelaksanaan pekerjaan seperti komputer, laptop, ponsel dan penunjangnya (pulsa dan internet). Ditambah dengan pelayanan kesehatan dan pengobatan di lokasi kerja, fasilitas olahraga selain golf, pacuan kuda, power boating, terbang layang, paralayang, atau olahraga otomotif.
Juga fasilitas tempat tinggal yang ditujukan untuk menampung dan digunakan pegawai secara bersama-sama (komunal) seperti mess, asrama, pondokan, dan fasilitas kendaraan bersama yang diterima oleh selain pegawai yang menduduki jabatan manajerial.
"Nah nanti kita atur nih. Tujuan kita paling tidak, yang pertama mendorong kesejahteraan, kedua ya ingin yang adil, dan yang ketiga, yang pantas. Jadi forum kepantasan, forum keadilan itu penting untuk pemberian-pemberian natura ini, mana yang boleh dibiayakan tapi bukan penghasilan bagi penerima/karyawan/pegawai institusi yang menerimanya," pungkas Suryo.
Baca Juga :
Sri Mulyani Buka Suara Soal Pajak Kenikmatan
"Ini draft, untuk pengecualian itu dalam bentuk makanan/minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai, dan reimbursement makanan/minuman bagi pegawai dinas luar," ujar Suryo dalam Media Gathering DJP 2023 di Jakarta, Selasa (10/1/2023).
Kemudian kelompok natura (kenikmatan tertentu) yang juga tak dipajaki, antara lain tempat tinggal (termasuk perumahan), pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, olahraga yang tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, dan olahraga otomotif.
"Yang lain, dalam kelompok harus disediakan sehubungan dengan keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan antara lain pakaian seragam (seragam satpam, seragam pegawai produksi), peralatan keselamatan kerja, antar-jemput pegawai, penginapan awak kapal/pesawat/sejenisnya, dan natura dan/atau kenikmatan penanganan pandemi seperti vaksin dan tes pendeteksi COVID-19," ungkap Suryo.
Lalu ada beberapa contoh yang tidak termasuk dalam contoh di atas, misalnya bingkisan hari raya, kemudian peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan untuk pelaksanaan pekerjaan seperti komputer, laptop, ponsel dan penunjangnya (pulsa dan internet). Ditambah dengan pelayanan kesehatan dan pengobatan di lokasi kerja, fasilitas olahraga selain golf, pacuan kuda, power boating, terbang layang, paralayang, atau olahraga otomotif.
Juga fasilitas tempat tinggal yang ditujukan untuk menampung dan digunakan pegawai secara bersama-sama (komunal) seperti mess, asrama, pondokan, dan fasilitas kendaraan bersama yang diterima oleh selain pegawai yang menduduki jabatan manajerial.
"Nah nanti kita atur nih. Tujuan kita paling tidak, yang pertama mendorong kesejahteraan, kedua ya ingin yang adil, dan yang ketiga, yang pantas. Jadi forum kepantasan, forum keadilan itu penting untuk pemberian-pemberian natura ini, mana yang boleh dibiayakan tapi bukan penghasilan bagi penerima/karyawan/pegawai institusi yang menerimanya," pungkas Suryo.
(uka)
Lihat Juga :
