Jokowi: Sampai Kiamat RI Jadi Negara Berkembang Kalau Hanya Ekspor Barang Mentah
loading...
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) membeberkan, perhitungan terkait keuntungan yang didapatkan negara terkait dengan kebijakan hilirisasi industri. Ditekankan juga olehnya bahwa hilirisasi itumenjadi salah satu instrumen Indonesia untuk menjadi sebuah negara maju.
Alasannya tidak lain karena ekspor barang jadi mendatangkan keuntungan lebih besar ketimbang barang mentah. Salah satu hilirisasi yang tengah digarap pemerintah Indonesia adalah komoditas nikel, yang mana pemerintah mulai melarang eskpor bijih nikel mentah.
Harapannya konsumen nikel dari negara lain bisa bikin pabrik sendiri di Indonesia sekaligus mengolahnya. Presiden Jokowi mengungkapkan, setiap ekspor bijih nikel mentah, negara hanya mendapatkan keuntungan sekitar Rp 17 triliun.
Berbeda jauh jika yang ekspor barang jadi atau setengah jadi, yang kontribusinya terhadap pendapatan negara jauh lebih besar.
"Saya hanya ingin memberikan bayangan bahwa ekspor nikel dari Rp 17 triliun menjadi Rp 360 triliun, itu lompatan yang sangat besar sekali, apabila sudah menjadi ekosistem baterai dan mobil listrik akan memberikan nilai tambah, bukan puluhan kali tapi ratusan kali," ujar Jokowi dalam Peringatan HUT PDIP ke-50 yang disiarkan virtual, Selasa (10/1/2023).
Sambung Presiden Jokowi menjelaskan hilirisasi menjadi salah satu instrumen Indonesia untuk menjadi negara maju. Meskipun menurutnya tantangannya masih cukup besar karena banyak negara-negara yang tidak menyetujui hilirasi Indonesia. Sebab ongkos mendapatkan komoditas tersebut akan lebih mahal.
"Tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang-kadang menekan sebuah negara, agar mereka ikut aturan main yang dibuat negara-negara besar, sehingga kalau hanya ekspor barang mentah sampai kiamat kita hanya akan jadi negara berkembang," lanjut Presiden Jokwi.
Presiden Jokowi juga menceritakan bagaimana Indonesia digugat oleh negara Uni Eropa (UE) karena melakukan larangan ekspor nikel. Hasilnya Indonesia pun kalah dalam gugatan tersebut. Hal itu yang menjadi tantangan besar Indonesia untuk melancarkan hilirisasi.
"Tapi saya sampaikan ke bu Menteri Luar negeri jangan mundur. Karena inilah yang akan jadi lompatan besar peradaban negara kita, saya yakin itu terus kita banding, kalau banding kalah, saya enggak tau ada upaya apa lagi yang bisa kita lakukan tapi itulah sebuah perdagangan," pungkasnya.
Alasannya tidak lain karena ekspor barang jadi mendatangkan keuntungan lebih besar ketimbang barang mentah. Salah satu hilirisasi yang tengah digarap pemerintah Indonesia adalah komoditas nikel, yang mana pemerintah mulai melarang eskpor bijih nikel mentah.
Harapannya konsumen nikel dari negara lain bisa bikin pabrik sendiri di Indonesia sekaligus mengolahnya. Presiden Jokowi mengungkapkan, setiap ekspor bijih nikel mentah, negara hanya mendapatkan keuntungan sekitar Rp 17 triliun.
Berbeda jauh jika yang ekspor barang jadi atau setengah jadi, yang kontribusinya terhadap pendapatan negara jauh lebih besar.
"Saya hanya ingin memberikan bayangan bahwa ekspor nikel dari Rp 17 triliun menjadi Rp 360 triliun, itu lompatan yang sangat besar sekali, apabila sudah menjadi ekosistem baterai dan mobil listrik akan memberikan nilai tambah, bukan puluhan kali tapi ratusan kali," ujar Jokowi dalam Peringatan HUT PDIP ke-50 yang disiarkan virtual, Selasa (10/1/2023).
Sambung Presiden Jokowi menjelaskan hilirisasi menjadi salah satu instrumen Indonesia untuk menjadi negara maju. Meskipun menurutnya tantangannya masih cukup besar karena banyak negara-negara yang tidak menyetujui hilirasi Indonesia. Sebab ongkos mendapatkan komoditas tersebut akan lebih mahal.
"Tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang-kadang menekan sebuah negara, agar mereka ikut aturan main yang dibuat negara-negara besar, sehingga kalau hanya ekspor barang mentah sampai kiamat kita hanya akan jadi negara berkembang," lanjut Presiden Jokwi.
Presiden Jokowi juga menceritakan bagaimana Indonesia digugat oleh negara Uni Eropa (UE) karena melakukan larangan ekspor nikel. Hasilnya Indonesia pun kalah dalam gugatan tersebut. Hal itu yang menjadi tantangan besar Indonesia untuk melancarkan hilirisasi.
"Tapi saya sampaikan ke bu Menteri Luar negeri jangan mundur. Karena inilah yang akan jadi lompatan besar peradaban negara kita, saya yakin itu terus kita banding, kalau banding kalah, saya enggak tau ada upaya apa lagi yang bisa kita lakukan tapi itulah sebuah perdagangan," pungkasnya.
(akr)