Kredibilitas Pemerintah Turun jika Tax Amnesty Mandek
Jum'at, 26 Februari 2016 - 09:34 WIB
Kredibilitas Pemerintah Turun jika Tax Amnesty Mandek
A
A
A
BALI - Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, jika kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty tidak terwujud, maka kredibilitas pemerintah bisa turun karena target penerimaan pajak akan dipertanyakan.
Menurutnya, kredibilitas tersebut ditujukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan, jika kebijakan ini batal diterapkan akan memicu lebih banyak lagi pengemplangan pajak.
"Tax amnesty ini harus jalan, mau enggak mau. Kalau enggak lanjut, kredibilitas pemerintah bisa turun. Wajib pajak yang ada sekarang justru malah bisa kabur," ujarnya di Bali, Kamis (25/2/2016).
Kendati demikian, kata dia, pemerintah telah banyak melakukan kajian sebelum kebijakan itu diterapkan. Selain itu, juga melakukan pembahasan cukup panjang dengan DPR agar kebijakan ini bisa terlaksana. "Jadi ongkos politik yang sudah dikorbankan buat persiapan juga enggak sedikit," tutur dia.
Dia memperkirakan, jika tax amnesty berjalan bisa mengumpulkan tambahan penerimaan pajak. Meski jumlah ini belum bisa menutupi keseluruhan selisih target pajak 2016 dibanding realisasi 2015.
Atas dasar itu, pemerintah diharapkan juga mengiringinya dengan perbaikan pengawasan sehingga ke depan ada tambahan potensi pajak baru. Serta berdampak terhadap perbaikan rasio pajak atau tax ratio yang saat ini masih rendah.
"Dalam jangka panjang pemerintah harus fokus pada perluasan basis pajak. Kalau sistem manajemen dan pengawasan data bagus, ke depan akan ada kenaikan yang berkelanjutan," pungkas Yustinus.
Menurutnya, kredibilitas tersebut ditujukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan, jika kebijakan ini batal diterapkan akan memicu lebih banyak lagi pengemplangan pajak.
"Tax amnesty ini harus jalan, mau enggak mau. Kalau enggak lanjut, kredibilitas pemerintah bisa turun. Wajib pajak yang ada sekarang justru malah bisa kabur," ujarnya di Bali, Kamis (25/2/2016).
Kendati demikian, kata dia, pemerintah telah banyak melakukan kajian sebelum kebijakan itu diterapkan. Selain itu, juga melakukan pembahasan cukup panjang dengan DPR agar kebijakan ini bisa terlaksana. "Jadi ongkos politik yang sudah dikorbankan buat persiapan juga enggak sedikit," tutur dia.
Dia memperkirakan, jika tax amnesty berjalan bisa mengumpulkan tambahan penerimaan pajak. Meski jumlah ini belum bisa menutupi keseluruhan selisih target pajak 2016 dibanding realisasi 2015.
Atas dasar itu, pemerintah diharapkan juga mengiringinya dengan perbaikan pengawasan sehingga ke depan ada tambahan potensi pajak baru. Serta berdampak terhadap perbaikan rasio pajak atau tax ratio yang saat ini masih rendah.
"Dalam jangka panjang pemerintah harus fokus pada perluasan basis pajak. Kalau sistem manajemen dan pengawasan data bagus, ke depan akan ada kenaikan yang berkelanjutan," pungkas Yustinus.
(izz)
Lihat Juga :
