IPOP Bubar, Pemerintah Cari Standar Industri Sawit Internasional
IPOP Bubar, Pemerintah Cari Standar Industri Sawit Internasional
A
A
A
JAKARTA - Enam perusahaan yang tergabung dalam Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) resmi membubarkan diri. Merespon hal itu, pemerintah akan mencari standar industri sawit internasional menggantikan IPOP.
"Kita harus punya standar yang nasional sifatnya. Bahkan internasional lah," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya usai menghadiri rapat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/7/2016).
Darmin menjelaskan, dalam rapat dengan Presiden Joko Widodo tersebut, dijelaskan IPOP sudah tidak lagi jadi standar industri sawit. Khususnya dalam skala internasional.
"Saya melapor kemudian ya banyak hal. Ya ada mengenai pencegahan kebakaran hutan, standarisasi kelapa sawit kan IPOP itu sudah habis tuh," katanya.
Pembentukan standar baru ini, kata dia, dilakukan supaya produk sawit nasional tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain. Selain itu, juga ada pembicaraan terkait moratorium CPO.
"Supaya jangan kemudian nanti didiskreditkan produk-produk kelapa sawit dari perkebunan rakyat kita. Kemudian Presiden juga bicara moratorium, kita harus bikin aturannya secara jelas rinci, prinsip-prinsipnya saya diskusikan dengan Presiden," pungkasnya.
"Kita harus punya standar yang nasional sifatnya. Bahkan internasional lah," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya usai menghadiri rapat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/7/2016).
Darmin menjelaskan, dalam rapat dengan Presiden Joko Widodo tersebut, dijelaskan IPOP sudah tidak lagi jadi standar industri sawit. Khususnya dalam skala internasional.
"Saya melapor kemudian ya banyak hal. Ya ada mengenai pencegahan kebakaran hutan, standarisasi kelapa sawit kan IPOP itu sudah habis tuh," katanya.
Pembentukan standar baru ini, kata dia, dilakukan supaya produk sawit nasional tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain. Selain itu, juga ada pembicaraan terkait moratorium CPO.
"Supaya jangan kemudian nanti didiskreditkan produk-produk kelapa sawit dari perkebunan rakyat kita. Kemudian Presiden juga bicara moratorium, kita harus bikin aturannya secara jelas rinci, prinsip-prinsipnya saya diskusikan dengan Presiden," pungkasnya.
(ven)
Explore More