Sri Mulyani Diminta Tepis Keraguan Masyarakat Soal Tax Amnesty

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI M Sarmuji meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk menepis keraguan masyarakat terhadap program pengampunan pajak (tax amnesty). Ini agar tidak ada oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk membuat rumor politik.

Dia mengatakan, saat awal pembahasan mengenai program amnesti pajak, pemerintah menyatakan bahwa amnesti pajak akan menciptakan manfaat besar terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah menyampaikan, akan ada ribuan triliun uang masuk lewat repatriasi dan Rp165 triliun uang tebusan yang berpotensi masuk ke kas negara.

"Waktu itu hampir tidak ada yang yakin terhadap proposal yang disampaikan pemerintah ketika pemerintah menyampaikan akan ada Rp165 triliun uang tebusan yang masuk. Akan ada ribuan triliun uang masuk lewat repatriasi," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Namun, sambung dia, pemerintah meyakinkan parlemen dengan mengungkapkan bahwa saat ini ada Rp21 ribu triliun uang warga negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri. Selain itu, sebanyak 6.500 rekening WNI yang nominalnya sangat besar.

Sayangnya, hingga saat ini dana repatriasi yang masuk lewat program tersebut masih terbilang kecil. Karena itu, dia meminta Sri Mulyani menjelaskan pendekatan yang dilakukan pemerintah terhadap 6.500 WNI yang memiliki rekening dengan nominal besar di luar negeri.

"Karena kesuksesan tax amnesty sangat tergantung dari sejumlah orang yang punya harta sangat besar di luar negeri untuk bisa masuk ke dalam negeri. Saya perlu dapat penjelasan supaya tidak ada keraguan dan tidak diolah oleh orang yang tidak pro pemerintah untuk mengeksploitasi tax amnesty untuk tujuan politis dan rumor tax amnesty yang menyasar masyarakat kecil," tandas Sarmuji.