Ketagihan Ngutang, Cara Pemerintah Kelola Fiskal Dipertanyakan
Kamis, 29 Desember 2016 - 13:52 WIB
Ketagihan Ngutang, Cara Pemerintah Kelola Fiskal Dipertanyakan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai tidak mengelola fiskal dengan baik. Sehingga, utang Indonesia terus mengalami kenaikan setap tahun.
Ekonom Indef Imaduddin mengatakan, pemerintah tidak kredibel dalam mengelola keuangan negara. Ini bisa dilihat dari target penerimaan yang tidak bisa dipercaya
"Dengan kondisi tersebut, Indef melihat kredibilitas pemerintah dalam mengelola fiskal semakin dipertanyakan. Dimulai dari tidak kredibelnya target penerimaan," ujarnya di Jakarta, Kamis (29/12/2016).
Selain itu, dia menjelaskan, pengelolaan fiskal yang tidak kredibel ini bisa mengancam defisit anggaran. Pemerintah menerbitkan surat utang untuk mengantisipasi hal tersebut.
Sepanjang 2016, lanjut Imaduddin, pemerintah gencar menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang justru diserbu investor asing. SBN sendiri bisa dipercaya asing tapi di sisi lain kondisi ini menimbulkan ancaman karena mereka bisa keluar sewaktu-waktu.
"Dampaknya ketika asing tiba-tiba menjual SBN itu guncangan di sektor keuangan sudah pasti akan terjadi. Apalagi, memang gencarnya SBN ini sudah menggerus suku bunga perbankan. Sehingga, perang suku bunga ini tak bisa lagi dihindarkan," terangnya.
Sementara, dalam dua tahun terakhir disebutkannya SBN terus meningkat. Sampai saat ini sudah mencapai Rp2.707,81 triliun. Adapun utang lainnya sebanyak Rp731,98 triliun.
"Karena dalih pemerintah itu melihatnya ke rasio utang terhadap PDB (produk domestik bruto) yang kata pemerintah masih rendah dibanding negara lain. Memang rasoinya masih 28% tapi jika dilihat dari tren-nya pemerintah itu sudah ketagihan utang," ujar dia.
Ekonom Indef Imaduddin mengatakan, pemerintah tidak kredibel dalam mengelola keuangan negara. Ini bisa dilihat dari target penerimaan yang tidak bisa dipercaya
"Dengan kondisi tersebut, Indef melihat kredibilitas pemerintah dalam mengelola fiskal semakin dipertanyakan. Dimulai dari tidak kredibelnya target penerimaan," ujarnya di Jakarta, Kamis (29/12/2016).
Selain itu, dia menjelaskan, pengelolaan fiskal yang tidak kredibel ini bisa mengancam defisit anggaran. Pemerintah menerbitkan surat utang untuk mengantisipasi hal tersebut.
Sepanjang 2016, lanjut Imaduddin, pemerintah gencar menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang justru diserbu investor asing. SBN sendiri bisa dipercaya asing tapi di sisi lain kondisi ini menimbulkan ancaman karena mereka bisa keluar sewaktu-waktu.
"Dampaknya ketika asing tiba-tiba menjual SBN itu guncangan di sektor keuangan sudah pasti akan terjadi. Apalagi, memang gencarnya SBN ini sudah menggerus suku bunga perbankan. Sehingga, perang suku bunga ini tak bisa lagi dihindarkan," terangnya.
Sementara, dalam dua tahun terakhir disebutkannya SBN terus meningkat. Sampai saat ini sudah mencapai Rp2.707,81 triliun. Adapun utang lainnya sebanyak Rp731,98 triliun.
"Karena dalih pemerintah itu melihatnya ke rasio utang terhadap PDB (produk domestik bruto) yang kata pemerintah masih rendah dibanding negara lain. Memang rasoinya masih 28% tapi jika dilihat dari tren-nya pemerintah itu sudah ketagihan utang," ujar dia.
(izz)
