DPR: Kelangkaan BBM bersubsidi tidak diantisipasi pemerintah

Sindonews.com - Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilakukan oleh pemerintah belum di umumkan, namun saat ini di beberapa daerah sudah terjadi kelangkaan BBM bersubsidi. Banyak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak memiliki stok persediaan premium dan solar sehingga menyebabkan antrian panjang konsumen.

Dengan disepakatinya asumsi makro APBNP 2013 oleh DPR pada hari senin 17 Juni 2013, maka pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Premium akan naik dari Rp4.500 menjadi Rp6.500. Sedangkan BBM jenis Solar naik dari Rp4.500 menjadi Rp5.500. Namun hingga saat ini keputusan resmi dari Pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi belum ada.

"Mitigasi resiko pemerintah dalam mengantisipisi rencana kenaikan harga BBM tidak maksimal, hal ini dibuktikan dengan adanya kelangkaan dan antrian yang panjang di berbagai daerah menjelang kenaikan BBM," kata Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (19/8/2013).

Tercatat Rabu, (19/6/2013) terkait rencana pemerintah untuk menaikan BBM, membuat masyarakat di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin sulit mendapatkan BBM untuk nelayan, angkot serta ojek di daerah itu. Demikian pula terjadi di sejumlah SPBU di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, kehabisan stok bahan bakar minyak bersubsidi untuk jenis premium dan solar.

Rofi menambahkan, kelangkaan terjadi di berbagai daerah padahal kenaikan BBM belum terjadi, situasi ini simultan dengan merangkak naiknya berbagai kebutuhan pokok. Pemerintah telah gagal dalam mengelola kepercayaan publik selama ini terkait berbagai kebijakan energi nasional di hulu maupun hilir.

Jika kenaikan dianggap menjadi solusi jitu pemerintah dalam menekan subsidi energi di APBN, seharusnya tidak boleh mempengaruhi ketersediaan BBM bersubsidi di masyarakat saat ini.

"Menjelang kenaikan kita lihat penimbunan dan kelangkaan masih terjadi, tentu dampaknya akan membuat masyarakat mengalami beban ekonomi yang luar biasa berat," keluh Rofi.

Legislator dari Jatim VII ini menjelaskan, Pemerintah harus bertindak dengan cepat terkait berbagai kelangkaan BBM di berbagai daerah, hal ini terjadi akibat respon yang lambat dan reaktif dalam mengantisipasi rencana yang dibuatnya sendiri. Kondisi yang tidak menentu akan menyebabkan maraknya penyelewengan, panic buying konsumen dan efek buruk yang semakin luas.

"Publik selama ini dihadapkan pada wacana BBM bersubsidi salah sasaran, namun secara realitas tidak pernah ada upaya serius dari Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan salah sasaran tersebut. belum lagi persoalan kelangkaan dan penimbunan yang masih saja terjadi, berbanding lurus dengan program pengendalian BBM yang jalan di tempat dan energi alternatif yang tidak pernah terwujud," tegas Rofi.

Pertamina merilis bahwa peningkatan pembelian BBM bersubsidi paling tinggi dalam 3-4 hari terakhir ini, yakni sekitar 4 persen dari kebutuhan normal. Adapun antisipasi Pertamina mengklaim telah memiliki persediaan BBM untuk 18 hari kedepan dan telah menambahkan persediaan 10 persen lebih besar dari hari biasanya.