Tuduhan Sudirman ke SBY Harus Dibuktikan Secara Hukum
Kamis, 21 Mei 2015 - 13:57 WIB
Tuduhan Sudirman ke SBY Harus Dibuktikan Secara Hukum
A
A
A
JAKARTA - Pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng menilai tuduhan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said kepada Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait Pertamina Energy Trading Limited (Petral) harus dibuktikan secara hukum.
Hal tersebut lantaran, tuduhan tersebut tidak main-main membawa nama baik seseorang. Apalagi, SBY adalah seorang mantan panglima tertinggi negara.
"Ini tidak main-main, tuduhan mafia Petral langsung keluar dari mulut Menteri ESDM dan Faisal Basri sebagai mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Lebih dahsyat lagi tuduhan sebagai otak mafia secara tidak langsung langsung diarahkan kepada seorang mantan presiden," kata dia di Jakarta, Kamis (21/5/2015).
Menurutnya, ada dua hal yang harus dibuktikan, pertama pembuktian bahwa Petral merupakan sarang mafia migas dan kedua secara tidak langsung tuduhan terhadap SBY merupakan pelindung mafia migas di Petral.
"Jika kedua hal tersebut tidak dapat dibuktikan maka kredibilitas pemerintahan Jokowi dipertaruhkan," jelas Salamuddin. (Baca: SBY Tak Terima Tudingan Menteri ESDM soal Mafia Migas).
Terkait itu, lembaga penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksana diminta tidak boleh tinggal diam. Seluruh lembaga penegak hukum harus bekerja keras membuktikan jika Petral memang merupakan sarang mafia migas dan berani menjemput satu persatu mafia-mafia di tubuh Petral.
"Jika lembaga hukum di bawah pemerintahan Jokowi ini gagal maka pemerintahan ini hanya akan dianggap masyarakat sebagai tukang memperkeruh suasana dan doyan menciptakan kekacauan politik," ungkapnya.
Lebih lanjut, Salamuddin mengatakan, pembuktian secara hukum bahwa Petral merupakan sarang mafia merupakan pertaruhan besar pemerintahan Jokowi. Pasalnya keberhasilan membongkar mafia migas ini akan mengubah pandangan masyarakat jika pemerintahan Jokowi benar-benar membongkar secara transaparan mafia migas di Petral.
"Kemudian publik tidak menganggap bahwa pemerintahan Jokowi hanya senang memancing di air keruh, dan di dalam keruhnya air tersebut justru mafia baru disekitar penguasa bermunculan menggarong minyak," kata dia.
Menurutnya, pembuktian mafia migas di tubuh Petral merupakan tanggung jawab penuh pemerintahan Jokowi bukan hanya sekadar fitnah semata. Namun, sebaliknya jika tidak terbukti Menteri ESDM Sudirman Said dan Faisal Basri harus dibawa ke ranah hukum.
"Kenapa? Karena setiap hari hanya mengobok-obok Pertamina menjadikan isu ini sebagai taktik mengganti importir mafia lama ke mafia baru yang diduga dekat dengan pemerintah sekarang," tutup Salamuddin. (Baca: Tanggapan Sudirman soal Tuduhan Mafia Migas SBY)
Hal tersebut lantaran, tuduhan tersebut tidak main-main membawa nama baik seseorang. Apalagi, SBY adalah seorang mantan panglima tertinggi negara.
"Ini tidak main-main, tuduhan mafia Petral langsung keluar dari mulut Menteri ESDM dan Faisal Basri sebagai mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Lebih dahsyat lagi tuduhan sebagai otak mafia secara tidak langsung langsung diarahkan kepada seorang mantan presiden," kata dia di Jakarta, Kamis (21/5/2015).
Menurutnya, ada dua hal yang harus dibuktikan, pertama pembuktian bahwa Petral merupakan sarang mafia migas dan kedua secara tidak langsung tuduhan terhadap SBY merupakan pelindung mafia migas di Petral.
"Jika kedua hal tersebut tidak dapat dibuktikan maka kredibilitas pemerintahan Jokowi dipertaruhkan," jelas Salamuddin. (Baca: SBY Tak Terima Tudingan Menteri ESDM soal Mafia Migas).
Terkait itu, lembaga penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksana diminta tidak boleh tinggal diam. Seluruh lembaga penegak hukum harus bekerja keras membuktikan jika Petral memang merupakan sarang mafia migas dan berani menjemput satu persatu mafia-mafia di tubuh Petral.
"Jika lembaga hukum di bawah pemerintahan Jokowi ini gagal maka pemerintahan ini hanya akan dianggap masyarakat sebagai tukang memperkeruh suasana dan doyan menciptakan kekacauan politik," ungkapnya.
Lebih lanjut, Salamuddin mengatakan, pembuktian secara hukum bahwa Petral merupakan sarang mafia merupakan pertaruhan besar pemerintahan Jokowi. Pasalnya keberhasilan membongkar mafia migas ini akan mengubah pandangan masyarakat jika pemerintahan Jokowi benar-benar membongkar secara transaparan mafia migas di Petral.
"Kemudian publik tidak menganggap bahwa pemerintahan Jokowi hanya senang memancing di air keruh, dan di dalam keruhnya air tersebut justru mafia baru disekitar penguasa bermunculan menggarong minyak," kata dia.
Menurutnya, pembuktian mafia migas di tubuh Petral merupakan tanggung jawab penuh pemerintahan Jokowi bukan hanya sekadar fitnah semata. Namun, sebaliknya jika tidak terbukti Menteri ESDM Sudirman Said dan Faisal Basri harus dibawa ke ranah hukum.
"Kenapa? Karena setiap hari hanya mengobok-obok Pertamina menjadikan isu ini sebagai taktik mengganti importir mafia lama ke mafia baru yang diduga dekat dengan pemerintah sekarang," tutup Salamuddin. (Baca: Tanggapan Sudirman soal Tuduhan Mafia Migas SBY)
(izz)
Lihat Juga :
