Pengembang Didorong Tingkatkan Pasokan Rumah Murah
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan terus mendorong para pengembang untuk berpastisipasi aktif dalam menyukseskan program sejuta rumah untuk rakyat dengan meningkatkan pasokan rumah murah.
Pasalnya, hingga saat ini backlog (kekurangan kebutuhan) rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berdasarkan data dari BPS berjumlah 13,5 juta unit dan terus meningkat setiap tahunnya.
Kekurangan rumah masyarakat saat ini sekitar 13,5 juta dan per tahun diperkirakan terus bertambah sekitar 800.000 unit. Sedangkan Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat merupakan salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah guna mengurangi angka backlog perumahan tersebut.
"Karena itu, kami membutuhkan partisipasi aktif serta dukungan dari pengembang dalam menyediakan pasokan rumah untuk rakyat tersebut," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (17/6/2015).
Menurut Syarif, upaya yang dilakukan oleh pemerintah demi meningkatkan minat pengembang untuk membangun rumah murah untuk masyarakat adalah dengan memberikan beberapa insentif kepada para pengembang.
Insentif tersebut adalah melalui kemudahan perizinan serta bantuan prasarana sarana dan utilitas, seperti jalan, saluran air dan listrik, sehingga harga rumah tidak terlalu tinggi.
Lebih lanjut Syarif menerangkan, pihaknya juga menyadari bahwa pengembang juga perlu keuntungan dalam menjalankan usahanya. Namun demikian, apabila pengembang tidak dapat memenuhi pasokan rumah, sedangkan kebutuhan rumah semakin meningkat tentunya hal itu juga akan menambah persoalan di sektor perumahan.
Terkait pelaksanaan program sejuta rumah yang telah dicanangkan oleh presiden beberapa waktu lalu, Sayrif menejelaskan, program tersebut masih tetap berjalan dengan baik. Namun demikian, meskipun lokasi pembangunannya tersebar di seluruh wilayah Indonesia tentunya akan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan rumah dari masing-masing daerah.
Pasalnya, hingga saat ini backlog (kekurangan kebutuhan) rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berdasarkan data dari BPS berjumlah 13,5 juta unit dan terus meningkat setiap tahunnya.
Kekurangan rumah masyarakat saat ini sekitar 13,5 juta dan per tahun diperkirakan terus bertambah sekitar 800.000 unit. Sedangkan Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat merupakan salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah guna mengurangi angka backlog perumahan tersebut.
"Karena itu, kami membutuhkan partisipasi aktif serta dukungan dari pengembang dalam menyediakan pasokan rumah untuk rakyat tersebut," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (17/6/2015).
Menurut Syarif, upaya yang dilakukan oleh pemerintah demi meningkatkan minat pengembang untuk membangun rumah murah untuk masyarakat adalah dengan memberikan beberapa insentif kepada para pengembang.
Insentif tersebut adalah melalui kemudahan perizinan serta bantuan prasarana sarana dan utilitas, seperti jalan, saluran air dan listrik, sehingga harga rumah tidak terlalu tinggi.
Lebih lanjut Syarif menerangkan, pihaknya juga menyadari bahwa pengembang juga perlu keuntungan dalam menjalankan usahanya. Namun demikian, apabila pengembang tidak dapat memenuhi pasokan rumah, sedangkan kebutuhan rumah semakin meningkat tentunya hal itu juga akan menambah persoalan di sektor perumahan.
Terkait pelaksanaan program sejuta rumah yang telah dicanangkan oleh presiden beberapa waktu lalu, Sayrif menejelaskan, program tersebut masih tetap berjalan dengan baik. Namun demikian, meskipun lokasi pembangunannya tersebar di seluruh wilayah Indonesia tentunya akan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan rumah dari masing-masing daerah.
(rna)