PNS Kementerian Ini Disebut Dalang Inefisiensi Priok
PNS Kementerian Ini Disebut Dalang Inefisiensi Priok
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II RJ Lino menyebut bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari delapan kementerian/instansi menjadi dalang dari inefisiensi sebesar Rp780 triliun di pelabuhan Tanjung Priok.
Pasalnya, loket perizinan dari delapan kementerian/instansi tersebut kerap kosong dan tidak ada pegawai yang menjaga.
Adapun delapan kementerian yang dimaksud, Badan Karantina Kementerian Pertanian, Badan Karantina Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
"Ya orang-orang itu harus dipaksa. Ini yang sebabkan Rp780 triliun inefisiensi karena begini. Di saya (Pelindo II) sistem itu sudah ada semua, sekarang ada yang jalan atau tidak?," tuturnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/6/2015).
Menurut dia, meskipun pelabuhan di utara Jakarta tersebut ditambah lapangannya, tidak akan berpengaruh terhadap lamanya dwelling time jika para PNS di berbagai kementerian/lembaga tersebut kerja sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi.
"Tidak ada kaitannya tambah lapangan sama dwelling time. Mau tambah 1.000 hektare pun tidak ada gunanya, kalau barang itu tidak bisa keluar," imbuh dia.
"Harusnya ada delapan instansi. Coba lihat, bagaimana ini, yang standby cuma dua, dari perdagangan sama karantina. Di sini harusnya ruang koordinasi. Kalau cuma dua ini bagaimana bisa koordinasi?" tandasnya.
(Baca: Dirut Pelindo II Sebut Jokowi Jadi Korban Sandiwara)
Pasalnya, loket perizinan dari delapan kementerian/instansi tersebut kerap kosong dan tidak ada pegawai yang menjaga.
Adapun delapan kementerian yang dimaksud, Badan Karantina Kementerian Pertanian, Badan Karantina Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
"Ya orang-orang itu harus dipaksa. Ini yang sebabkan Rp780 triliun inefisiensi karena begini. Di saya (Pelindo II) sistem itu sudah ada semua, sekarang ada yang jalan atau tidak?," tuturnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/6/2015).
Menurut dia, meskipun pelabuhan di utara Jakarta tersebut ditambah lapangannya, tidak akan berpengaruh terhadap lamanya dwelling time jika para PNS di berbagai kementerian/lembaga tersebut kerja sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi.
"Tidak ada kaitannya tambah lapangan sama dwelling time. Mau tambah 1.000 hektare pun tidak ada gunanya, kalau barang itu tidak bisa keluar," imbuh dia.
"Harusnya ada delapan instansi. Coba lihat, bagaimana ini, yang standby cuma dua, dari perdagangan sama karantina. Di sini harusnya ruang koordinasi. Kalau cuma dua ini bagaimana bisa koordinasi?" tandasnya.
(Baca: Dirut Pelindo II Sebut Jokowi Jadi Korban Sandiwara)
(rna)
Explore More