Pemerintah Minta Perumnas Kendalikan Harga Tanah

JAKARTA - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Perum Perumnas untuk ikut mengendalikan harga tanah guna pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menyatakan, adanya harga tanah yang stabil serta tidak terlalu tinggi diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan program sejuta rumah untuk masyarakat.

"Kami berharap Perumnas bisa ikut mengendalikan harga tanah untuk mendukung terlaksananya Program Sejuta Rumah. Salah satunya dengan membuat bank tanah (land banking) untuk lokasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Syarif dalam rilisnya di Jakarta, Senin (22/6/2015).

Syarif menjelaskan, kecepatan kenaikan harga tanah di lapangan sangat luar biasa dan dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Oleh karena itu, pemerintah berharap harga tanah yang ada saat ini tidak mengalami kenaikan yang cukup siginifikan sehingga harga jual rumah bersubsidi masih dapat dijangkau oleh MBR.

"Salah satu kendala utama dalam pembangunan rumah murah untuk MBR adalah masalah lahan yang harganya semakin tinggi. Apalagi lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh MBR saat ini sudah sulit dicari dan kalaupun ada harganya sudah melonjak," terangnya.

Perumnas sebagai salah satu BUMN yang fokus dalam pembangunan perumahan, imbuhnya, setidaknya dapat mempersiapkan diri sedini mungkin agar harga lahan yang dimilikinya bisa menjadi penyeimbang dari harga lahan yang ada disekitarnya.

Pasalnya, jika harga lahan semakin terus naik tentunya akan mempengaruhi harga rumah murah yang akan diperuntukkan bagi MBR.

"Apabila di kota-kota besar harga tanahnya sudah terlalu tinggi maka Perumnas harus mendorong pembangunan rumah secara vertikal. Pemda juga harus mampu menyediakan lahan-lahan dengan harga yang terjangkau sehingga bisa memenuhi kebutuhan rumah masyarakatnya," ujarnya.