Pemerintah Diminta Kompak Dukung Proses Dwelling Time
Minggu, 28 Juni 2015 - 13:24 WIB
Pemerintah Diminta Kompak Dukung Proses Dwelling Time
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Strategi Ekonomi FEUI Sari Wahyuni menuturkan ada tiga strategi penting dalam mengefektifkan dwelling time atau waktu tunggu pelayanan kapal dan barang di pelabuhan Indonesia.
Namun, untuk mewujudkan itu perlu dukungan dana. Dia mengusulkan agar setiap kementerian/lembaga (K/L) terkait berkomitmen untuk mengalokasikan dana minimal sekitar 3% dari anggaran belanja masing-masing K/L tersebut.
Sementara, fokus tanggung jawab yang akan dijalankan memiliki tugas koordinasi bagi pembangunan nasional. Sehingga harus lebih dulu dibangun peta besarnya, lalu mulai dihitung berapa anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan rencana besar itu.
"Intinya, harus ada komitmen dan koordinasi dari seluruh kementerian/lembaga itu untuk bersama membangun bangsa. Termasuk soal ketepatan waktu yang diterapkan di berbagai pintu masuk perekonomian nasional, seperti pelabuhan-pelabuhan," jelas dia dalam rilisnya, Minggu (28/6/2015).
Meski demikian, dengan tingginya transaction cost atau biaya transaksi di Indonesia, ditambah lagi high cost economy di berbagai sektor, akan semakin merugikan negara dan tentu saja investor yang telah dan akan berinvestasi di Indonesia.
Terkait kondisi kerja di Indonesia, Sari yang juga Ketua Tim Peneliti International Labor Organization (ILO) menambahkan, bahwa kondisi kerja di Indonesia ternyata lebih parah dibanding negara lain, seperti Vietnam.
Karena itu, seluruh K/L terkait harus bekerja sama dengan donor internasional agar tercipta transfer of knowledge bagi pemerintah Indonesia. "Tujuannya, untuk meningkatkan kondisi kerja nasional menuju kondisi kerja yang diharapkan," katanya.
Atas dasar itu, penerapan ketiga strategi tersebut harus didukung oleh berbagai K/L terkait. Di antaranya Kementerian Koordinator Kemaritiman, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, dan beberapa K/L lainnya.
Namun, untuk mewujudkan itu perlu dukungan dana. Dia mengusulkan agar setiap kementerian/lembaga (K/L) terkait berkomitmen untuk mengalokasikan dana minimal sekitar 3% dari anggaran belanja masing-masing K/L tersebut.
Sementara, fokus tanggung jawab yang akan dijalankan memiliki tugas koordinasi bagi pembangunan nasional. Sehingga harus lebih dulu dibangun peta besarnya, lalu mulai dihitung berapa anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan rencana besar itu.
"Intinya, harus ada komitmen dan koordinasi dari seluruh kementerian/lembaga itu untuk bersama membangun bangsa. Termasuk soal ketepatan waktu yang diterapkan di berbagai pintu masuk perekonomian nasional, seperti pelabuhan-pelabuhan," jelas dia dalam rilisnya, Minggu (28/6/2015).
Meski demikian, dengan tingginya transaction cost atau biaya transaksi di Indonesia, ditambah lagi high cost economy di berbagai sektor, akan semakin merugikan negara dan tentu saja investor yang telah dan akan berinvestasi di Indonesia.
Terkait kondisi kerja di Indonesia, Sari yang juga Ketua Tim Peneliti International Labor Organization (ILO) menambahkan, bahwa kondisi kerja di Indonesia ternyata lebih parah dibanding negara lain, seperti Vietnam.
Karena itu, seluruh K/L terkait harus bekerja sama dengan donor internasional agar tercipta transfer of knowledge bagi pemerintah Indonesia. "Tujuannya, untuk meningkatkan kondisi kerja nasional menuju kondisi kerja yang diharapkan," katanya.
Atas dasar itu, penerapan ketiga strategi tersebut harus didukung oleh berbagai K/L terkait. Di antaranya Kementerian Koordinator Kemaritiman, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, dan beberapa K/L lainnya.
(izz)
