Jokowi Dapat Laporan Serapan Anggaran Bisa 93%
Jokowi Dapat Laporan Serapan Anggaran Bisa 93%
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan laporan serapan anggaran belanja pemerintah bisa mencapai 93% hingga akhir tahun ini.
Dia menanyakan, angka hitungan serapan anggaran tersebut ke setiap kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan.
"Kita hitung-hitung berapa yang bisa kementerian serap tahun ini. Yang ngomong menteri ini (93%), saya hanya meneruskan," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (10/8/2015).
Menurut dia, kondisi serapan anggaran yang masih rendah pada semester I disebabkan oleh masalah birokrasi. Ke depannya, dia berharapan porsi serapan anggaran akan meroket mulai Oktober.
"Ini kebiasaan birokrasi, memang nanti Oktober-November belanja meroket, bukan ekonomi meroket, belanjanya, harusnya ditulis begitu," jelas Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan, pemerintah sudah mendorong industri masuk ke hilirisasi dan menggandeng perusahaan swasta dalam membangun perekonomian.
"Jangan sampai ada perusahaan swasta sampaikan proyeknya susah masuk, diambil BUMN. Kalau swasta ingin masuk ke infrastruktur, kita dorong," pungkasnya.
Dia menanyakan, angka hitungan serapan anggaran tersebut ke setiap kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan.
"Kita hitung-hitung berapa yang bisa kementerian serap tahun ini. Yang ngomong menteri ini (93%), saya hanya meneruskan," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (10/8/2015).
Menurut dia, kondisi serapan anggaran yang masih rendah pada semester I disebabkan oleh masalah birokrasi. Ke depannya, dia berharapan porsi serapan anggaran akan meroket mulai Oktober.
"Ini kebiasaan birokrasi, memang nanti Oktober-November belanja meroket, bukan ekonomi meroket, belanjanya, harusnya ditulis begitu," jelas Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan, pemerintah sudah mendorong industri masuk ke hilirisasi dan menggandeng perusahaan swasta dalam membangun perekonomian.
"Jangan sampai ada perusahaan swasta sampaikan proyeknya susah masuk, diambil BUMN. Kalau swasta ingin masuk ke infrastruktur, kita dorong," pungkasnya.
(rna)
Explore More