Rizal Ramli Diminta Bangun Sektor Maritim Indonesia Timur
Rizal Ramli Diminta Bangun Sektor Maritim Indonesia Timur
A
A
A
JAKARTA - Direktur Archipelago Solidarity Foundation Engelina Pattiasina meminta Menko Kemaritiman Rizal Ramli mampu membangun sektor maritim di kawasan Indonesia timur.
Hal itu sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memajukan sektor maritim kawasan timur Indonesia.
"Sesuai komitmen Presiden untuk memajukan bidang kemaritiman, maka wilayah Indonesia bagian timur, khususnya Maluku, Papua, dan NTT harus jadi perhatian Menko Rizal Ramli," ujar dia di Jakarta, Kamis (13/8/2015).
Menurutnya, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Papua langsung berbatasan dengan Australia sehingga infrastruktur dan pelabuhan di wilayah itu harus dibangun dan diperbesar agar tumbuh zona-zona ekonomi baru.
Selain itu, pihaknya juga melihat aspek lain yakni perhatian dunia khususnya pergeseran ekonomi yang lebih ke Pasifik Selatan yang kaya sumber migas dan ikan luar biasa.
"Di Maluku saja ada 25 blok migas dan 15 di antaranya sudah digarap investor asing. Ini harus berimplikasi positif bagi kemajuan Maluku dan kesejahteraan orang Maluku," kata dia.
Mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP ini mengungkapkan, sejumlah tokoh Maluku menuntut diberikannya hak otonomi khusus (otsus) kelautan pada Maluku dengan kewenangan pengelolaan laut mengingat lebih 90 persen wilayah daerah itu adalah lautan.
Di laut Maluku itu terkandung kekayaan yang luar biasa besar baik migas maupun ikan. "Namun hingga kini Provinsi Maluku malah termiskin keempat di Indonesia, karena dasar pemberian APBD adalah luas daratan dan penduduk. Ini sangat tidak adil," kata dia.
Hal itu sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memajukan sektor maritim kawasan timur Indonesia.
"Sesuai komitmen Presiden untuk memajukan bidang kemaritiman, maka wilayah Indonesia bagian timur, khususnya Maluku, Papua, dan NTT harus jadi perhatian Menko Rizal Ramli," ujar dia di Jakarta, Kamis (13/8/2015).
Menurutnya, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Papua langsung berbatasan dengan Australia sehingga infrastruktur dan pelabuhan di wilayah itu harus dibangun dan diperbesar agar tumbuh zona-zona ekonomi baru.
Selain itu, pihaknya juga melihat aspek lain yakni perhatian dunia khususnya pergeseran ekonomi yang lebih ke Pasifik Selatan yang kaya sumber migas dan ikan luar biasa.
"Di Maluku saja ada 25 blok migas dan 15 di antaranya sudah digarap investor asing. Ini harus berimplikasi positif bagi kemajuan Maluku dan kesejahteraan orang Maluku," kata dia.
Mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP ini mengungkapkan, sejumlah tokoh Maluku menuntut diberikannya hak otonomi khusus (otsus) kelautan pada Maluku dengan kewenangan pengelolaan laut mengingat lebih 90 persen wilayah daerah itu adalah lautan.
Di laut Maluku itu terkandung kekayaan yang luar biasa besar baik migas maupun ikan. "Namun hingga kini Provinsi Maluku malah termiskin keempat di Indonesia, karena dasar pemberian APBD adalah luas daratan dan penduduk. Ini sangat tidak adil," kata dia.
(izz)
Explore More