BKPM-Kemenag Incar SDM dari Pesantren
Minggu, 23 Agustus 2015 - 11:35 WIB
BKPM-Kemenag Incar SDM dari Pesantren
A
A
A
GRESIK - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama memfasilitasi ketersediaan tenaga terampil dari kalangan pesantren dan lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Kemenag untuk memenuhi kebutuhan industri, seiring masuknya investasi.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara kedua kementerian, yang ditandatangani hari ini di Pondok Pesantren Qomarudin, Gresik Jawa Timur, oleh Kepala BKPM Franky Sibarani dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, disaksikan Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Dalam kesempatan tersebut, Franky mengatakan dalam kerja sama ini, BKPM memfasilitasi dan menghubungkan kebutuhan kalangan dunia usaha dengan pesantren.
"Kalangan dunia usaha dengan aktivitas investasinya dan pesantren dengan potensi tenaga kerja yang dimilikinya, harus tersambung dengan harmonis agar tujuan pembangunan tercapai, yakni perekonomian maju dan tenaga kerja terserap," papar Franky saat sambutannya di Pesantren Qomarudin, Gresik, Jatim, Minggu (23/8/2015).
Dia menjelaskan tujuan dari penandatangan kerja sama antara BKPM dan Kemenag adalah mengembangkan SDM untuk mendukung kegiatan investasi sektor industri di Indonesia dan mendorong ketersediaan tenaga kerja dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan masuknya investasi di Indonesia.
"Sebagai tindak lanjut penandatanganan ini, BKPM bekerja sama dengan perusahaan dan asosiasi di sektor industri akan membantu penyusunan program pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pendidikan Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan di sektor industri," terangnya.
Selain itu, BKPM dan Kemenag akan melakukan pelatihan kerja dan memfasilitasi ketersediaan informasi peluang kerja di sektor industri yang dapat dimanfaatkan kalangan pesantren.
"Kita akan memulainya sebagai proyek percontohan, agar nantinya daerah-daerah lain bisa menirunya," ungkap Franky.
Beberapa lokasi yang direncanakan antara lain wilayah Gresik, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan di luar Jawa seperti di Palu. Segera setelah penandatanganan MoU ini, tim dari Kemenag dan BKPM akan bertemu merumuskan lebih detail lagi persisnya di lokasi mana dan jenis-jenis kegiatan apa yang bagus untuk dilaksanakan di lokasi-lokasi tersebut.
Saat ini, menurut data Kemenag terdapat 13 juta anak didik dari kalangan pesantren dan lembaga pendidikan di bawah naungannya, yang potensial menjadi tenaga produktif pada periode Bonus Demografi.
Di sisi lain, berdasarkan rata-rata realisasi penyerapan tenaga kerja dari sektor yang menjadi prioritas investasi, infrastruktur, industri (padat karya, orientasi ekspor, substitusi impor dan hilirisasi), maritim, dan pertanian per USD1 juta, BKPM memproyeksikan kebutuhan sekitar 14 juta tenaga kerja dari pengajuan izin prinsip yang masuk sepanjang Oktober 2014 Maret 2015 sebesar USD36,6 miliar.
Data BKPM menunjukkan sepanjang Oktober 2014-Juni 2015 terjadi realisasi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.155.000 orang dari nilai realisasi investasi sebesar Rp 380,1 triliun.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara kedua kementerian, yang ditandatangani hari ini di Pondok Pesantren Qomarudin, Gresik Jawa Timur, oleh Kepala BKPM Franky Sibarani dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, disaksikan Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Dalam kesempatan tersebut, Franky mengatakan dalam kerja sama ini, BKPM memfasilitasi dan menghubungkan kebutuhan kalangan dunia usaha dengan pesantren.
"Kalangan dunia usaha dengan aktivitas investasinya dan pesantren dengan potensi tenaga kerja yang dimilikinya, harus tersambung dengan harmonis agar tujuan pembangunan tercapai, yakni perekonomian maju dan tenaga kerja terserap," papar Franky saat sambutannya di Pesantren Qomarudin, Gresik, Jatim, Minggu (23/8/2015).
Dia menjelaskan tujuan dari penandatangan kerja sama antara BKPM dan Kemenag adalah mengembangkan SDM untuk mendukung kegiatan investasi sektor industri di Indonesia dan mendorong ketersediaan tenaga kerja dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan masuknya investasi di Indonesia.
"Sebagai tindak lanjut penandatanganan ini, BKPM bekerja sama dengan perusahaan dan asosiasi di sektor industri akan membantu penyusunan program pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pendidikan Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan di sektor industri," terangnya.
Selain itu, BKPM dan Kemenag akan melakukan pelatihan kerja dan memfasilitasi ketersediaan informasi peluang kerja di sektor industri yang dapat dimanfaatkan kalangan pesantren.
"Kita akan memulainya sebagai proyek percontohan, agar nantinya daerah-daerah lain bisa menirunya," ungkap Franky.
Beberapa lokasi yang direncanakan antara lain wilayah Gresik, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan di luar Jawa seperti di Palu. Segera setelah penandatanganan MoU ini, tim dari Kemenag dan BKPM akan bertemu merumuskan lebih detail lagi persisnya di lokasi mana dan jenis-jenis kegiatan apa yang bagus untuk dilaksanakan di lokasi-lokasi tersebut.
Saat ini, menurut data Kemenag terdapat 13 juta anak didik dari kalangan pesantren dan lembaga pendidikan di bawah naungannya, yang potensial menjadi tenaga produktif pada periode Bonus Demografi.
Di sisi lain, berdasarkan rata-rata realisasi penyerapan tenaga kerja dari sektor yang menjadi prioritas investasi, infrastruktur, industri (padat karya, orientasi ekspor, substitusi impor dan hilirisasi), maritim, dan pertanian per USD1 juta, BKPM memproyeksikan kebutuhan sekitar 14 juta tenaga kerja dari pengajuan izin prinsip yang masuk sepanjang Oktober 2014 Maret 2015 sebesar USD36,6 miliar.
Data BKPM menunjukkan sepanjang Oktober 2014-Juni 2015 terjadi realisasi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.155.000 orang dari nilai realisasi investasi sebesar Rp 380,1 triliun.
(izz)
Lihat Juga :
