Lirik China, Jokowi Beralasan Kereta Cepat Murni Bisnis

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan proyek pembangunan kereta super cepat (high speed train/HST) tidak boleh membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Proyek tersebut diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negera (BUMN) karena murni business to business (B to B).

Pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu semakin menyiratkan bahwa pemenang tender proyek prestisius tersebut adalah China. Pasalnya, Negeri Tirai Bambu itu telah melakukan kerja sama dan membentuk konsorsium dengan BUMN konstruksi untuk proyek tersebut.

"‎Saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B‎ business. Hanya pesan yang saya sampaikan bahwa kereta itu dihitung lagi, karena itu nantinya yang menyampaikan Menko atau Menteri BUMN. Itu teknis detilnya," ujar Jokowi di Lapangan Kobra, Koja, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Menurutnya, pemenang proyek kereta cepat ini sudah seharusnya diumumkan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution. Namun, Darmin mengaku bahwa Jokowi sendiri yang akan mengumumkannya. (Baca: Darmin Isyaratkan China Pemenang Proyek Kereta Cepat)

‎"Sudah seharusnya tadi sudah disampaikan (pemenang kereta cepat).‎ Kan sudah disampaikan, garis saya itu. Tidak bebani APBN, tidak gunakan APBN, dan saya minta agar B to B, dengan local content yang banyak. Kalau itu dari APBN lebih baik saya bangun kereta di Sulawesi, Papua, atau Kalimantan," tandasnya.

Baca juga:

Darmin: China dan Jepang Punya Keunggulan Berbeda

ADB Tak Tertarik Biayai Kereta Cepat Jokowi

Jonan Soroti Aspek Keamanan Kereta Cepat