Kebijakan Ekonomi Harus Berpihak Pada Masyarakat Bawah
Sabtu, 19 September 2015 - 23:22 WIB
Kebijakan Ekonomi Harus Berpihak Pada Masyarakat Bawah
A
A
A
JAKARTA - Kesalahan dalam pembangunan ekonomi membuat masyarakat ekonomi lemah semakin tertinggal. Hal inilah yang terjadi pada Indonesia.
“Indonesia dalam perjalanannya 30 tahun ini bisa dikatakan pembangunan ekonominya tidak mengenai sasaran secara tepat. Karena pada saat ekonomi tumbuh hanya mengenai kalangan atas, karena fokusnya makro,” ujar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) dalam Rakorwil DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Sabtu (19/9/2015).
Kalangan menengah bawah tidak bisa merasakan pertumbuhan yang sama. Sebab, kebijakan ekonomi tidak berpihak kepada mereka. Akibatnya kesenjangan sosial semakin melebar. Mengutip data BPS per akhir September 2014, rasio gini Indonesia mencapai 0,41%. Sebagai perbandingan, pada tahun-tahun sebelumnya 2008 (0,35%), 2009 (0,37%), 2010 (0,38%), 2012 (0,41%) dan akhir 2013 (0,41%). Semakin besar nilai rasio gini maka semakin besar ketimpangan yang terjadi di Indonesia.
Sebagai informasi, penduduk miskin Indonesia menjadi 11,22% atau sebanyak 28,59 juta per Maret lalu. Bertambah sebesar 860.000 jiwa bila dibandingkan September 2014. Indeks keparahan kemiskinan di Indonesia juga terus meningkat pada Maret 2013, berada di level 0,432. Kemudian naik menjadi 0,435 pada Maret 2014 dan kini bertengger di level 0,535.
Indeks kedalaman kemiskinan Maret 2013 tercatat 1,745, lalu meningkat menjadi 1,753 pada Maret 2014 dan naik lagi di level 1,971 pada Maret 2015. Makin tinggi indeks kedalaman kemiskinan, makin jauh jarak pengeluaran dari garis kemiskinan.
Seharusnya, lanjut HT, kebijakan bisa berpihak pada masyarakat bawah agar kondisi perekonomian mereka bertumbuh. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi bisa merata. Bila hal tersebut terjadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melesat lebih cepat.
“Kebijakan harus memproteksi, memberikan perlakuan khusus kepada masarakat bawah supaya mereka juga diuntungkan. Supaya mereka juga bisa memperoleh bagian dari pertumbuhan ekonomi secara langsung, agar mereka bisa bertumbuh,” kata HT.
Dia mengatakan liberalisme akan menyebabkan yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. HT mencontohkan, India yang dulunya dijajah Inggris. Kesenjangan di negara tersebut begitu lebar.
Untuk mengubah itu semua diperlukan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang mampu mendorong perekonomian menengah ke bawah untuk meningkat. Menggeser basis perekonomian Indonesia dari konsumtif menjadi produktif.
Sebagai contoh, saat ini UMKM masih kesulitan untuk akses modal dan bunganya pun mahal. Padahal, seharusnya sektor ini bisa didorong untuk maju. Dengan begitu, penggerak perekonomian jauh lebih banyak dari sebelumnya dan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melesat.
“Indonesia dalam perjalanannya 30 tahun ini bisa dikatakan pembangunan ekonominya tidak mengenai sasaran secara tepat. Karena pada saat ekonomi tumbuh hanya mengenai kalangan atas, karena fokusnya makro,” ujar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) dalam Rakorwil DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Sabtu (19/9/2015).
Kalangan menengah bawah tidak bisa merasakan pertumbuhan yang sama. Sebab, kebijakan ekonomi tidak berpihak kepada mereka. Akibatnya kesenjangan sosial semakin melebar. Mengutip data BPS per akhir September 2014, rasio gini Indonesia mencapai 0,41%. Sebagai perbandingan, pada tahun-tahun sebelumnya 2008 (0,35%), 2009 (0,37%), 2010 (0,38%), 2012 (0,41%) dan akhir 2013 (0,41%). Semakin besar nilai rasio gini maka semakin besar ketimpangan yang terjadi di Indonesia.
Sebagai informasi, penduduk miskin Indonesia menjadi 11,22% atau sebanyak 28,59 juta per Maret lalu. Bertambah sebesar 860.000 jiwa bila dibandingkan September 2014. Indeks keparahan kemiskinan di Indonesia juga terus meningkat pada Maret 2013, berada di level 0,432. Kemudian naik menjadi 0,435 pada Maret 2014 dan kini bertengger di level 0,535.
Indeks kedalaman kemiskinan Maret 2013 tercatat 1,745, lalu meningkat menjadi 1,753 pada Maret 2014 dan naik lagi di level 1,971 pada Maret 2015. Makin tinggi indeks kedalaman kemiskinan, makin jauh jarak pengeluaran dari garis kemiskinan.
Seharusnya, lanjut HT, kebijakan bisa berpihak pada masyarakat bawah agar kondisi perekonomian mereka bertumbuh. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi bisa merata. Bila hal tersebut terjadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melesat lebih cepat.
“Kebijakan harus memproteksi, memberikan perlakuan khusus kepada masarakat bawah supaya mereka juga diuntungkan. Supaya mereka juga bisa memperoleh bagian dari pertumbuhan ekonomi secara langsung, agar mereka bisa bertumbuh,” kata HT.
Dia mengatakan liberalisme akan menyebabkan yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. HT mencontohkan, India yang dulunya dijajah Inggris. Kesenjangan di negara tersebut begitu lebar.
Untuk mengubah itu semua diperlukan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang mampu mendorong perekonomian menengah ke bawah untuk meningkat. Menggeser basis perekonomian Indonesia dari konsumtif menjadi produktif.
Sebagai contoh, saat ini UMKM masih kesulitan untuk akses modal dan bunganya pun mahal. Padahal, seharusnya sektor ini bisa didorong untuk maju. Dengan begitu, penggerak perekonomian jauh lebih banyak dari sebelumnya dan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melesat.
(hyk)
Lihat Juga :
