PDIP Kritik Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi
PDIP Kritik Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan keefektifan dua paket kebijakan ekonomi yang telah digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rieke menilai, tidak ada satupun paket ekonomi yang telah digulirkan tersebut menyentuh persoalan ketenagakerjaan secara utuh dan komprehensif. Bahkan, dia tak melihat keterkaitan antara kebijakan ekonomi, perindustrian dan perdagangan dengan ketenagakerjaan.
"Seolah semua investasi dalam industri dan perdagangan tak ada korelasi dengan tenaga kerja," kata Rieke dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Kamis (1/10/2015). (Baca: Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi September II Jokowi).
Lantas, politikus PDIP itu bertanya-tanya paket ekonomi yang digulirkan Presiden Jokowi untuk siapa? Untuk meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat atau sekadar mengundang investasi dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi segelintir orang.
Lebih lanjut, Rieke menilai bahwa paket ekonomi yang dikeluarkan tidak ada hubungannya dengan Tri Layak seperti yang dijanjikan Jokowi saat Pilpres. Tri Layak yakni, kerja layak, upah layak dan hidup layak bagi rakyat pekerja.
"Tidak ada industri yang kuat tanpa pekerja yang kuat. Tidak ada pekerja yang kuat tanpa industri yang kuat," ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Rieke, sejumlah industri telah melakukan efisiensi, termasuk pengurangan jam kerja hingga PHK karyawan. Ada empat sektor yang paling banyak melakukan pemutusan kerja periode Januari hingga September 2015, yakni garmen sekitar 36.000 orang, sepatu sekitar 10.000 orang, elektronik 15.000 orang dan batubara 10.000 orang.
Sementara, data yang dilansir Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menunjukkan total PHK Nasional sejumlah 79.425 orang.
Rieke menegaskan, bangsa ini membutuhkan kebijakan ekonomi yang melindungi dan memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, serta melindungi dan memperkuat pekerja Indonesia.
"Apakah paket ekonomi yang diluncurkan sudah ciptakan penguatan industri nasional? Jangan sampai paket ekonomi justru ciptakan deindustrialisasi nasional yang lahirkan paket PHK," tegas dia.
Rieke menilai, tidak ada satupun paket ekonomi yang telah digulirkan tersebut menyentuh persoalan ketenagakerjaan secara utuh dan komprehensif. Bahkan, dia tak melihat keterkaitan antara kebijakan ekonomi, perindustrian dan perdagangan dengan ketenagakerjaan.
"Seolah semua investasi dalam industri dan perdagangan tak ada korelasi dengan tenaga kerja," kata Rieke dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Kamis (1/10/2015). (Baca: Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi September II Jokowi).
Lantas, politikus PDIP itu bertanya-tanya paket ekonomi yang digulirkan Presiden Jokowi untuk siapa? Untuk meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat atau sekadar mengundang investasi dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi segelintir orang.
Lebih lanjut, Rieke menilai bahwa paket ekonomi yang dikeluarkan tidak ada hubungannya dengan Tri Layak seperti yang dijanjikan Jokowi saat Pilpres. Tri Layak yakni, kerja layak, upah layak dan hidup layak bagi rakyat pekerja.
"Tidak ada industri yang kuat tanpa pekerja yang kuat. Tidak ada pekerja yang kuat tanpa industri yang kuat," ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Rieke, sejumlah industri telah melakukan efisiensi, termasuk pengurangan jam kerja hingga PHK karyawan. Ada empat sektor yang paling banyak melakukan pemutusan kerja periode Januari hingga September 2015, yakni garmen sekitar 36.000 orang, sepatu sekitar 10.000 orang, elektronik 15.000 orang dan batubara 10.000 orang.
Sementara, data yang dilansir Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menunjukkan total PHK Nasional sejumlah 79.425 orang.
Rieke menegaskan, bangsa ini membutuhkan kebijakan ekonomi yang melindungi dan memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, serta melindungi dan memperkuat pekerja Indonesia.
"Apakah paket ekonomi yang diluncurkan sudah ciptakan penguatan industri nasional? Jangan sampai paket ekonomi justru ciptakan deindustrialisasi nasional yang lahirkan paket PHK," tegas dia.
(izz)
Explore More