Kebijakan September II Jokowi Dinilai Liberal
Kamis, 01 Oktober 2015 - 22:47 WIB
Kebijakan September II Jokowi Dinilai Liberal
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND), Vivin Sri Wahyuni menilai, paket kebijakan ekonomi September II Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersifat liberal.
Pasalnya, dalam paket kebijakan terbaru itu mencakup kemudahan investasi terhadap modal besar dan modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dalam bidang kehutanan.
"Kami beranggapan ke depan dapat dipastikan perusakan kawasan hutan di Indonesia akan semakin parah karena ekses dari kebijakan pemerintah yang liberal tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Menurut Vivin, bukan tidak mungkin kabut asap dari kebakaran akan terjadi di seluruh daerah di Tanah Air yang masih memiliki kawasan hutan. "Kami juga mengingatkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memangkas dan menyederhanakan tahapan perizinan," tandasnya.
Adapun yang dipangkas, meliputi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi dan operasi produksi, pelepasan kawasan hutan, pemanfaatan hutan hasil kayu dalam hutan produksi dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi.
Baca juga:
Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi September II Jokowi
Lima Cara BI Kendalikan Permintaan Valas
Paket Kebijakan September II Berlaku Pekan Depan
Pasalnya, dalam paket kebijakan terbaru itu mencakup kemudahan investasi terhadap modal besar dan modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dalam bidang kehutanan.
"Kami beranggapan ke depan dapat dipastikan perusakan kawasan hutan di Indonesia akan semakin parah karena ekses dari kebijakan pemerintah yang liberal tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Menurut Vivin, bukan tidak mungkin kabut asap dari kebakaran akan terjadi di seluruh daerah di Tanah Air yang masih memiliki kawasan hutan. "Kami juga mengingatkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memangkas dan menyederhanakan tahapan perizinan," tandasnya.
Adapun yang dipangkas, meliputi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi dan operasi produksi, pelepasan kawasan hutan, pemanfaatan hutan hasil kayu dalam hutan produksi dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi.
Baca juga:
Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi September II Jokowi
Lima Cara BI Kendalikan Permintaan Valas
Paket Kebijakan September II Berlaku Pekan Depan
(dmd)
Lihat Juga :
