Jepang Keberatan Impor Garam Dikenakan Bea Masuk
Jepang Keberatan Impor Garam Dikenakan Bea Masuk
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perindustrian Saleh Husin mengemukakan, Jepang keberatan jika impor garam dikenakan bea masuk, yang berdampak pada tingginya biaya pengeluaran.
"Mereka keberatan jika impor dikenakan bea masuk. Akhirnya cost tinggi, misalnya USD38/tahun ditambah USD15 akan tinggi dan tidak efisien," ujarnya usai menemui Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki di Jakarta, Jumat (9/10/2015).
Saleh menyampaikan, masalah pengadaan garam bagi perusahaan asal Negeri Sakura di Tanah Air adalah ketersediaannya yang masih minim, sehingga harus impor.
"Beliau menyampaikan masalah untuk garam, perusahaan Jepang menggunakan bahan bakunya adalah garam dan ketersediaan bahan baku di sini minim," jelas dia.
Menyikapi hal ini, dia menjelaskan, pihaknya akan merespon dan membicarakan dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.
"Karena keputusan pembebasan bea impor tahun depan tidak perlu rekomendasi teknis dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, makanya sebelum itu terjadi mereka harus impor, sampai Desember," katanya.
Jika tidak mendapatkan bahan baku tersebut, dia menambahkan, masalahnya akan tambah panjang karena Jepang tidak meminta pengecualian, kecuali pembebasan bea masuk.
"Kalau tidak, mereka akan stop produksi dan masalahnya pasti panjang. Mereka tidak minta pengecualian," pungkas Yasuaki.
"Mereka keberatan jika impor dikenakan bea masuk. Akhirnya cost tinggi, misalnya USD38/tahun ditambah USD15 akan tinggi dan tidak efisien," ujarnya usai menemui Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki di Jakarta, Jumat (9/10/2015).
Saleh menyampaikan, masalah pengadaan garam bagi perusahaan asal Negeri Sakura di Tanah Air adalah ketersediaannya yang masih minim, sehingga harus impor.
"Beliau menyampaikan masalah untuk garam, perusahaan Jepang menggunakan bahan bakunya adalah garam dan ketersediaan bahan baku di sini minim," jelas dia.
Menyikapi hal ini, dia menjelaskan, pihaknya akan merespon dan membicarakan dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.
"Karena keputusan pembebasan bea impor tahun depan tidak perlu rekomendasi teknis dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, makanya sebelum itu terjadi mereka harus impor, sampai Desember," katanya.
Jika tidak mendapatkan bahan baku tersebut, dia menambahkan, masalahnya akan tambah panjang karena Jepang tidak meminta pengecualian, kecuali pembebasan bea masuk.
"Kalau tidak, mereka akan stop produksi dan masalahnya pasti panjang. Mereka tidak minta pengecualian," pungkas Yasuaki.
(rna)
Explore More