Ketemu Jokowi, Pengusaha Makanan dan Minuman Minta Ini
A
A
A
JAKARTA - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) hari ini menyambangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta untuk meminta kepastian usaha dan hukum di Indonesia.
Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman menyampaikan, beberapa peraturan dan Undang-undang (UU) yang terkait dengan jaminan produk halal dan sumber daya air harus diperbaiki. Hal ini guna mendorong daya saing industri mamin di dalam negeri. (Baca: Gapmmi Temui Jokowi Tagih Ketersediaan Bahan Baku)
"Ada beberapa UU yang perlu disampaikan, termasuk UU jaminan produk halal, UU tentang sumber daya air. Ini memberikan kepastian hukum bagi kita semua. Ini penting sekali harus kita perbaiki supaya industri bisa berdaya saing," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/10/2015).
Selain itu, sambung Adhi, pihaknya juga mengeluhkan terkait proses perizinan yang masih menghambat lantaran membutuhkan waktu berbulan-bulan. Dia meminta agar pemerintah dapat segera memangkas perizinan tersebut agar memberi kelancaran dunia usaha.
"Tapi kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dukungan pemerintah dengan industri mamin dengan paket deregulasi yang disampaikan secara berkelanjutan sebanyak tiga paket. Saat ini kami menunggu realisasinya," pungkasnya.
Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman menyampaikan, beberapa peraturan dan Undang-undang (UU) yang terkait dengan jaminan produk halal dan sumber daya air harus diperbaiki. Hal ini guna mendorong daya saing industri mamin di dalam negeri. (Baca: Gapmmi Temui Jokowi Tagih Ketersediaan Bahan Baku)
"Ada beberapa UU yang perlu disampaikan, termasuk UU jaminan produk halal, UU tentang sumber daya air. Ini memberikan kepastian hukum bagi kita semua. Ini penting sekali harus kita perbaiki supaya industri bisa berdaya saing," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/10/2015).
Selain itu, sambung Adhi, pihaknya juga mengeluhkan terkait proses perizinan yang masih menghambat lantaran membutuhkan waktu berbulan-bulan. Dia meminta agar pemerintah dapat segera memangkas perizinan tersebut agar memberi kelancaran dunia usaha.
"Tapi kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dukungan pemerintah dengan industri mamin dengan paket deregulasi yang disampaikan secara berkelanjutan sebanyak tiga paket. Saat ini kami menunggu realisasinya," pungkasnya.
(rna)