Politisi Golkar Tolak Ratifikasi FCTC
Politisi Golkar Tolak Ratifikasi FCTC
A
A
A
JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menolak rencana ratifikasi Framework Convenan on Tobacco Control (FCTC) karena akan mematikan keberlangsungan hidup stakeholders tembakau dari hulu ke hilir.
"Sebelum petani tembakau dan cengkeh, serta industri nasional kretek dilindungi peraturan perundang-undangan nasional, saya akan menolak setiap agenda asing dan global untuk melakukan okupasi terhadap kebijakan pertembakauan di Indonesia," tegas dia dalam rilisnya, Jumat (23/10/2015).
Dia menegaskan, FCTC merupakan penjajahan model baru menggunakan isu kontemporer yang dimodifikasi dengan memasukkan isu kesehatan. "Sejak awal DPR menolak mengadopsi FCTC menjadi undang-undang yang berlaku di Indonesia," terangnya.
Menurutnya, petani tembakau, cengkeh, dan industri nasional kretek adalah tulang punggung ekonomi bangsa untuk dilindungi dari ancaman asing. Para pekerja di sektor tembakau, khawatir FCTC akan mengancam kelangsungan hidup mereka. Berdasarkan data Kementan, ada 6,1 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung di industri hulu hilir tembakau.
"Fakta bahwa kontribusi cukai hasil tembakau tiap tahun sekitar Rp139 triliuanan sebagai sumber penerimaan negara," ujar anggota Komisi XI DPR ini.
Dia menilai rencana ratifikasi FCTC tidak statis. Belajar dari pengalaman ratifikasi food. Awalnya hanya mengatur beras, namun dalam perjalanannya diatur soal lain seperti susu. "Sehingga kita harus cermati dampak peraturan internasional yang lain terhadap aspek ekonomi, budaya, dan hukum," kata Misbakhun.
Adanya pernyataan Panglima TNI yang menolak ratifikasi FCTC beberapa waktu lalu sebagai proxy war yang menyadarkan segenap warga bangsa untuk berbicara soal kepentingan nasional yang harus diutamakan dan jadi prioritas daripada menjalankan agenda dan kepentingan asing.
"Sebelum petani tembakau dan cengkeh, serta industri nasional kretek dilindungi peraturan perundang-undangan nasional, saya akan menolak setiap agenda asing dan global untuk melakukan okupasi terhadap kebijakan pertembakauan di Indonesia," tegas dia dalam rilisnya, Jumat (23/10/2015).
Dia menegaskan, FCTC merupakan penjajahan model baru menggunakan isu kontemporer yang dimodifikasi dengan memasukkan isu kesehatan. "Sejak awal DPR menolak mengadopsi FCTC menjadi undang-undang yang berlaku di Indonesia," terangnya.
Menurutnya, petani tembakau, cengkeh, dan industri nasional kretek adalah tulang punggung ekonomi bangsa untuk dilindungi dari ancaman asing. Para pekerja di sektor tembakau, khawatir FCTC akan mengancam kelangsungan hidup mereka. Berdasarkan data Kementan, ada 6,1 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung di industri hulu hilir tembakau.
"Fakta bahwa kontribusi cukai hasil tembakau tiap tahun sekitar Rp139 triliuanan sebagai sumber penerimaan negara," ujar anggota Komisi XI DPR ini.
Dia menilai rencana ratifikasi FCTC tidak statis. Belajar dari pengalaman ratifikasi food. Awalnya hanya mengatur beras, namun dalam perjalanannya diatur soal lain seperti susu. "Sehingga kita harus cermati dampak peraturan internasional yang lain terhadap aspek ekonomi, budaya, dan hukum," kata Misbakhun.
Adanya pernyataan Panglima TNI yang menolak ratifikasi FCTC beberapa waktu lalu sebagai proxy war yang menyadarkan segenap warga bangsa untuk berbicara soal kepentingan nasional yang harus diutamakan dan jadi prioritas daripada menjalankan agenda dan kepentingan asing.
(izz)
Explore More