Alasan Gerindra Tolak RUU RAPBN 2015
Kamis, 29 Oktober 2015 - 20:44 WIB
Alasan Gerindra Tolak RUU RAPBN 2015
A
A
A
JAKARTA - Anggota Partai Gerindra Wilgo Zainar mengemukakan, pihaknya tidak bisa menerima RUU RAPBN 2016 lantaran ada beberapa hal yang tidak masuk akal. Salah satunya sektor penerimaan pajak yang tidak realistis.
Menurut Wilgo, target pajak dari dulu jarang bisa tercapai. Sebab itu, dia meminta pemerintah tidak memaksakan sehingga timbul shortfall tinggi. (Baca: Gerindra Beri Sinyal Tolak RUU RAPBN 2016)
"Betul, kami pada rapat intern menolak. Pertama, keberatan kami di penerimaan pajak pada APBNP. Kami paham yang ditargetkan pemerintah belum bisa dicapai. Bahkan Menkeu sebut kira-kira ada shortfall Rp120 triliun. Maka diharapkan ada mekanisme multi atau bilateral. Kami harap pemerintah bisa agak realistis. Kalau bisa melampau target, itu malah bagus asalkan targetnya realistis," ujarnya di ruang rapat Badan Anggaran Jakarta, Kamis (29/10/2015)
Kedua, lanjut Wilgo, pihaknya ingin transparansi dalam alokasi PMN (penyertaan odal negera) sebesar Rp62 triliun. Pasalnya, saat ini baru terealisasi Rp28 triliun. Berarti ada Rp34 triliun yang belum tersalurkan atau terealisasikan. Sekarang pemerintah ingin menambah lagi Rp30 triliun.
Gerindra menginginkan, dana tersebut dialihkan ke dana desa atau transfer daerah daripada tidak terealisasi secara utuh. "Kalau ada 74 ribu desa, dan kalau Pak Jokowi komitmen soal dana desa, itu seharusnya bisa disalurkan ke sana untuk dana desa sudah dipagukan, ini akan lebih bisa bijaksana. Kami harap ini bisa dialihkan juga ke infrastruktur pangan karena kita bosan selalu menjadi importir pangan," jelasnya.
Ketiga, pihaknya ingin pemerintah serius menanggulangi masalah asap yang melanda pulau lain di Indonesia. Karena ini butuh dana besar.
"Porsi ini lebih perlu ketimbang PMN. Kami harap tahun ini ditiadakan PMN. Kalau penerimaan dikembalikan ke alokasi lalu dan PMN dihilangkan untuk infrastruktur pangan dan penanggulangan asap tentu akan kami kaji lagi," pungkasnya.
Menurut Wilgo, target pajak dari dulu jarang bisa tercapai. Sebab itu, dia meminta pemerintah tidak memaksakan sehingga timbul shortfall tinggi. (Baca: Gerindra Beri Sinyal Tolak RUU RAPBN 2016)
"Betul, kami pada rapat intern menolak. Pertama, keberatan kami di penerimaan pajak pada APBNP. Kami paham yang ditargetkan pemerintah belum bisa dicapai. Bahkan Menkeu sebut kira-kira ada shortfall Rp120 triliun. Maka diharapkan ada mekanisme multi atau bilateral. Kami harap pemerintah bisa agak realistis. Kalau bisa melampau target, itu malah bagus asalkan targetnya realistis," ujarnya di ruang rapat Badan Anggaran Jakarta, Kamis (29/10/2015)
Kedua, lanjut Wilgo, pihaknya ingin transparansi dalam alokasi PMN (penyertaan odal negera) sebesar Rp62 triliun. Pasalnya, saat ini baru terealisasi Rp28 triliun. Berarti ada Rp34 triliun yang belum tersalurkan atau terealisasikan. Sekarang pemerintah ingin menambah lagi Rp30 triliun.
Gerindra menginginkan, dana tersebut dialihkan ke dana desa atau transfer daerah daripada tidak terealisasi secara utuh. "Kalau ada 74 ribu desa, dan kalau Pak Jokowi komitmen soal dana desa, itu seharusnya bisa disalurkan ke sana untuk dana desa sudah dipagukan, ini akan lebih bisa bijaksana. Kami harap ini bisa dialihkan juga ke infrastruktur pangan karena kita bosan selalu menjadi importir pangan," jelasnya.
Ketiga, pihaknya ingin pemerintah serius menanggulangi masalah asap yang melanda pulau lain di Indonesia. Karena ini butuh dana besar.
"Porsi ini lebih perlu ketimbang PMN. Kami harap tahun ini ditiadakan PMN. Kalau penerimaan dikembalikan ke alokasi lalu dan PMN dihilangkan untuk infrastruktur pangan dan penanggulangan asap tentu akan kami kaji lagi," pungkasnya.
(dmd)
