Rizal Ramli Ingin Ubah Skema Kontrak Migas
Kamis, 19 November 2015 - 13:50 WIB
Rizal Ramli Ingin Ubah Skema Kontrak Migas
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli berkeinginan mengubah skema kontrak minyak dan gas (migas) di Indonesia, yang selama ini dilakukan dengan skema perjanjian bagi hasil (Production Sharing Arrangement/PSA).
Menurutnya, hal tersebut akan diajukan dalam revisi Undang-Undang (UU) Migas yang saat ini masih dalam rancangan. Di mana, perubahannya adalah PSA tidak menjadi satu-satunya alat dalam kontrak migas di Tanah Air.
Pasalnya, skema PSA dinilai tidak masuk akal lantaran cost recovery yang terus naik padahal produksi turun. "Dalam praktiknya, PSA itu cost recovery-nya naik terus kan enggak masuk akal. Production turun tapi cost recovery naik lebih dari dua kali. Kalau production turun, let say cost recovery tetap atau naik satu kali saya masih tutup mata," katanya di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (19/11/2015).
Dia menerangkan, selama ini SKK Migas tidak mampu memberikan data cost recovery yang benar dalam setiap kegiatan eksplorasi migas. Padahal, jika ingin dikatakan bahwa pengelolaan migas di Tanah Air transparan, maka data-data terkait cost recovery seharusnya bisa mudah didapat.
"Sebab itu, dalam rencana perubahan UU Migas, kita harus bahas bahwa PSA bukan satu-satunya cara. Banyak negara di Timur Tengah, ada asingnya, pengusaha minoritas, mayoritasnya negara. Aramco contohnya. Dan lebih baik dari PSA," pungkasnya.
Menurutnya, hal tersebut akan diajukan dalam revisi Undang-Undang (UU) Migas yang saat ini masih dalam rancangan. Di mana, perubahannya adalah PSA tidak menjadi satu-satunya alat dalam kontrak migas di Tanah Air.
Pasalnya, skema PSA dinilai tidak masuk akal lantaran cost recovery yang terus naik padahal produksi turun. "Dalam praktiknya, PSA itu cost recovery-nya naik terus kan enggak masuk akal. Production turun tapi cost recovery naik lebih dari dua kali. Kalau production turun, let say cost recovery tetap atau naik satu kali saya masih tutup mata," katanya di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (19/11/2015).
Dia menerangkan, selama ini SKK Migas tidak mampu memberikan data cost recovery yang benar dalam setiap kegiatan eksplorasi migas. Padahal, jika ingin dikatakan bahwa pengelolaan migas di Tanah Air transparan, maka data-data terkait cost recovery seharusnya bisa mudah didapat.
"Sebab itu, dalam rencana perubahan UU Migas, kita harus bahas bahwa PSA bukan satu-satunya cara. Banyak negara di Timur Tengah, ada asingnya, pengusaha minoritas, mayoritasnya negara. Aramco contohnya. Dan lebih baik dari PSA," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
