Skenario Terburuk Defisit APBN-P Tahun Ini 2,7%
Jum'at, 27 November 2015 - 21:56 WIB
Skenario Terburuk Defisit APBN-P Tahun Ini 2,7%
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan skenario paling buruk defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar 2,7%. Angka ini melebihi target defisit yang ditetapkan sebesar 1,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Ya, itu 2,7% dong kalau skenario terburuknya," ujar Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, saat ditemui di kantornya, Jumat (27/11/2015).
Dalam APBN-P 2015 yang diketok pada Februari, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati defisit mencapai Rp222,5 triliun dari PDB. Strategi anggaran defisit ini sebagai upaya untuk mendorong kebijakan fiskal yang lebih ekspansif.
Bambang mengatakan, melebarnya defisit ke angka 2,5% hingga 2,7% itu disebabkan penerimaan pajak yang tidak tercapai (shortfall) dari yang ditargetkan sebesar Rp1.294,6 triliun.
Namun, menurutnya, dengan skenario terburuk tersebut, shortfall pajak tidak akan melebihi angka Rp300 triliun.
Mantan Kepala Kebijakan Fiskal ini beralasan, pola penyerapan belanja negara biasanya tidak mungkin akan menyentuh 100%. Dia pun memproyeksikan outlook belanja negara hingga akhir tahun hanya mencapai 92% hingga 93% atau Rp1.830 triliun yang ditargetkan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp1.984,1 triliun.
Sebab itu, Bambang mengatakan, pemerintah akan menarik utang untuk menutupi defisit tersebut. Dalam UU APBN-P 2015 ditetapkan bahwa defisit yang diperbolehkan maksimal 3% sudah termasuk defisit anggaran pemerintah daerah.
"Ya, itu 2,7% dong kalau skenario terburuknya," ujar Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, saat ditemui di kantornya, Jumat (27/11/2015).
Dalam APBN-P 2015 yang diketok pada Februari, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati defisit mencapai Rp222,5 triliun dari PDB. Strategi anggaran defisit ini sebagai upaya untuk mendorong kebijakan fiskal yang lebih ekspansif.
Bambang mengatakan, melebarnya defisit ke angka 2,5% hingga 2,7% itu disebabkan penerimaan pajak yang tidak tercapai (shortfall) dari yang ditargetkan sebesar Rp1.294,6 triliun.
Namun, menurutnya, dengan skenario terburuk tersebut, shortfall pajak tidak akan melebihi angka Rp300 triliun.
Mantan Kepala Kebijakan Fiskal ini beralasan, pola penyerapan belanja negara biasanya tidak mungkin akan menyentuh 100%. Dia pun memproyeksikan outlook belanja negara hingga akhir tahun hanya mencapai 92% hingga 93% atau Rp1.830 triliun yang ditargetkan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp1.984,1 triliun.
Sebab itu, Bambang mengatakan, pemerintah akan menarik utang untuk menutupi defisit tersebut. Dalam UU APBN-P 2015 ditetapkan bahwa defisit yang diperbolehkan maksimal 3% sudah termasuk defisit anggaran pemerintah daerah.
(dmd)
