Pemerintah Disarankan Tak Keluarkan Kebijakan Mendadak
Selasa, 01 Desember 2015 - 13:35 WIB
Pemerintah Disarankan Tak Keluarkan Kebijakan Mendadak
A
A
A
JAKARTA - Pengamat ekonomi Anggito Abimanyu menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama ini kerap tidak terprediksi dan membuat pasar cenderung terkejut. Padahal, hal-hal yang sifatnya tidak terprediksi justru harus dihindari pemerintah.
Salah satunya, terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21 tahun 2015 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang membatasi porsi investasi pengembangan dana pensiun PNS oleh perbankan.
"Sebetulnya yang perlu dilakukan, pemerintah ini infonya masih sedikit. Banyak kebijakan yang shocking dan tiba-tiba. Tiba-tiba ada PMK 201 yang memberikan pembatasan dapen di perbankan. Kita paham pemerintah butuh financing. Tapi jangan seperti itu," jelasnya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/12/2015).
Mantan Kepal Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ini justru mengapresiasi keterbukaan informasi yang telah dilakukan Bank Indonesia (BI). Selama ini, kebijakan BI terkait moneter dinilai sangat transparan dan tidak pernah kurang.
"Kami dimanjakan informasi begitu banyak, kredibel dan transparan. BI infonya tidak pernah kurang, kebijakan BI sangat transparan. Kami di kalangan pengamat selalu punya prediksi yang hampir mirip dengan BI," tandas dia.
Baca Juga:
Ekonomi RI Banyak Kelemahan, Darmin: Wajar Tak Tahan Banting
JK Klaim Ekonomi RI Bukan Terburuk di ASEAN
Salah satunya, terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21 tahun 2015 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang membatasi porsi investasi pengembangan dana pensiun PNS oleh perbankan.
"Sebetulnya yang perlu dilakukan, pemerintah ini infonya masih sedikit. Banyak kebijakan yang shocking dan tiba-tiba. Tiba-tiba ada PMK 201 yang memberikan pembatasan dapen di perbankan. Kita paham pemerintah butuh financing. Tapi jangan seperti itu," jelasnya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/12/2015).
Mantan Kepal Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ini justru mengapresiasi keterbukaan informasi yang telah dilakukan Bank Indonesia (BI). Selama ini, kebijakan BI terkait moneter dinilai sangat transparan dan tidak pernah kurang.
"Kami dimanjakan informasi begitu banyak, kredibel dan transparan. BI infonya tidak pernah kurang, kebijakan BI sangat transparan. Kami di kalangan pengamat selalu punya prediksi yang hampir mirip dengan BI," tandas dia.
Baca Juga:
Ekonomi RI Banyak Kelemahan, Darmin: Wajar Tak Tahan Banting
JK Klaim Ekonomi RI Bukan Terburuk di ASEAN
(izz)
Lihat Juga :
