Hadapi MEA, Jasa Pelayaran Belum Diimbangi Kebijakan Berpihak
Minggu, 13 Desember 2015 - 21:32 WIB
Hadapi MEA, Jasa Pelayaran Belum Diimbangi Kebijakan Berpihak
A
A
A
JAKARTA - Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada awal 2016 sektor kepelabuhanan belum banyak diimbangi kebijakan yang berpihak pada usaha jasa pelayaran.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional (Indonesian National Shipowners' Association/INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, perusahaan pelayaran Indonesia dituntut bekerja keras dan memiliki daya saing tinggi. Selain itu, dibutuhkan dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah.
"Indonesia dengan potensi maritim yang besar akan selalu menarik, bukan hanya di dalam negeri namun juga pihak asing. Di dalam negeri kita sudah menegaskan pelaksanaan asas cabotage dan beyond cabotage yang konsisten. Namun, masih banyak hal yang perlu dibenahi terutama kebijakan pemerintah yang terkait dengan sektor pelayaran," ujarnya, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Minggu (13/12/2015).
Menurutnya, selama ini Kementerian Perhubungan selaku regulator di sektor pelayaran konsisten mendukung pelaksanaan asas cabotage. Namun, imbuh dia, masih banyak yang harus dibenahi berkaitan dengan porsi angkutan kapal berbendera Indonesia pada angkutan kapal ekspor-impor.
Salah satunya ialah memperjuangkan adanya relaksasi bidang fiskal yang menjadi kebijakan Kementerian Keuangan kepada industri pelayaran dengan membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian BBM kapal niaga maupun kegiatan domestik.
"Saat ini, mayoritas anggota INSA merupakan kelompok usaha menengah dan kecil. Sehingga kebijakan fiskal dan finansial yang mendukung sektor ini sangat diperlukan. Kami juga meminta agar subsidi untuk tol laut tidak bersinggungan dengan rute yang sudah dijalani selama ini," ucap dia.
Carmelita juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengeluarkan sejumlah aturan positif seperti Peraturan Pemerintah (PP) No 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN dan Peraturan Pemerintah (PP) No 74 tahun 2015 Tentang Perlakuan PPN atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan kepada Perusahaan Angkutan Laut yang Melakukan Angkutan Laut Luar Negeri.
Di tempat yang sama, Anggota Dewan Penasehat INSA, Sunarto mengatakan, salah satu hal penting yang harus dibenahi dalam rangka mendukung kegiatan sektor pelayaran ialah pembangunan infrastruktur pelabuhan yang didukung dengan akses jalan. Pembangunan infrastruktur tersebut, kata dia, harus dimulai di wilayah Indonesia timur. Dia beralasan, dengan akses pelabuhan dan jalan diharapkan kegiatan usaha bisa hidup.
"Tapi tentunya tugas ke depan pemerintah selain siapkan infrastruktur, kegiatan usaha terutama berdirinya pabrik-pabrik di wilayah timur juga sudah harus berdiri di sana. Sebab, yang membuat biaya mahal di wilayah timur itu tidak ada kegiatan angkut otomatis kapal kosong," ucap dia.
Dia menambahkan, kalangan usaha pelayaran di Indonesia memiliki banyak kapal angkut. Namun, selama ini kapal-kapal tersebut juga banyak menganggur sebab tak ada muatan. Apalagi, tambahnya, setiap kapal kini diwajibkan melakukan kegiatan dokking sebagai persyaratan ijin klas. "Kalau kapal tidak mengangkut apa-apa, sementara diwajibkan dokking susah juga. Karena itu, tugas utama biar alur pelayaran seimbang antara tengah barat dan timur ya harus ada kegiatan bongkar muat antar wilayah," pungkasnya.
Sebagai informasi, DPP INSA pada 11 Desember 2015 baru saja memilih Ketua Umum terpilih pada Rapat Umum Anggota lanjutan yang digelar di Surabaya. Sejumlah pejabat serta ketua Asosiasi hadir dalam RUA XVI-Lanjutan tersebut diantaranya Ketua Umum KADIN Indonesia, Rosan P Roeslani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, Direktur Utama PT Pelindo III, Djarwo Suryanto; Ketua KADIN Jawa Timur, La Nyala Mataliti, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesai (ALI), Zaldi Masita; Ketua Umum Aptrindo, Gemilang Tarigan serta Ketua Umum IPERINDO Eddy K. Logam. RUA XVI-Lanjutan dibuka oleh Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Wahid Wahyudi yang secara resmi mewakili Gubernur Jawa Timur.
Hadir juga mewakili Menteri Perhubungan, Staf Khusus Menhub Leon Muhammad; Staff Ahli Bidang Logisti, Multimoda dan Keselamatan Menteri Perhubungan, Tonny Budiono; Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Wahyu Hidayat; dan Kepala Otoritas Kantor Pelabuhan Tanjung Perak-Surabaya, Sugeng Wibowo.
Sebanyak 31 DPC menandatangani Pakta Integritas dan menyerukan mendukung kepemimpinan terpilih serta meneken Pakta Integritas diantaranya mendukung sepenuhnya hasil RUA XVI-Lanjutan yang dilaksanakan di Surabaya, pada 11 Desember 2015.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional (Indonesian National Shipowners' Association/INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, perusahaan pelayaran Indonesia dituntut bekerja keras dan memiliki daya saing tinggi. Selain itu, dibutuhkan dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah.
"Indonesia dengan potensi maritim yang besar akan selalu menarik, bukan hanya di dalam negeri namun juga pihak asing. Di dalam negeri kita sudah menegaskan pelaksanaan asas cabotage dan beyond cabotage yang konsisten. Namun, masih banyak hal yang perlu dibenahi terutama kebijakan pemerintah yang terkait dengan sektor pelayaran," ujarnya, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Minggu (13/12/2015).
Menurutnya, selama ini Kementerian Perhubungan selaku regulator di sektor pelayaran konsisten mendukung pelaksanaan asas cabotage. Namun, imbuh dia, masih banyak yang harus dibenahi berkaitan dengan porsi angkutan kapal berbendera Indonesia pada angkutan kapal ekspor-impor.
Salah satunya ialah memperjuangkan adanya relaksasi bidang fiskal yang menjadi kebijakan Kementerian Keuangan kepada industri pelayaran dengan membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian BBM kapal niaga maupun kegiatan domestik.
"Saat ini, mayoritas anggota INSA merupakan kelompok usaha menengah dan kecil. Sehingga kebijakan fiskal dan finansial yang mendukung sektor ini sangat diperlukan. Kami juga meminta agar subsidi untuk tol laut tidak bersinggungan dengan rute yang sudah dijalani selama ini," ucap dia.
Carmelita juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengeluarkan sejumlah aturan positif seperti Peraturan Pemerintah (PP) No 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN dan Peraturan Pemerintah (PP) No 74 tahun 2015 Tentang Perlakuan PPN atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan kepada Perusahaan Angkutan Laut yang Melakukan Angkutan Laut Luar Negeri.
Di tempat yang sama, Anggota Dewan Penasehat INSA, Sunarto mengatakan, salah satu hal penting yang harus dibenahi dalam rangka mendukung kegiatan sektor pelayaran ialah pembangunan infrastruktur pelabuhan yang didukung dengan akses jalan. Pembangunan infrastruktur tersebut, kata dia, harus dimulai di wilayah Indonesia timur. Dia beralasan, dengan akses pelabuhan dan jalan diharapkan kegiatan usaha bisa hidup.
"Tapi tentunya tugas ke depan pemerintah selain siapkan infrastruktur, kegiatan usaha terutama berdirinya pabrik-pabrik di wilayah timur juga sudah harus berdiri di sana. Sebab, yang membuat biaya mahal di wilayah timur itu tidak ada kegiatan angkut otomatis kapal kosong," ucap dia.
Dia menambahkan, kalangan usaha pelayaran di Indonesia memiliki banyak kapal angkut. Namun, selama ini kapal-kapal tersebut juga banyak menganggur sebab tak ada muatan. Apalagi, tambahnya, setiap kapal kini diwajibkan melakukan kegiatan dokking sebagai persyaratan ijin klas. "Kalau kapal tidak mengangkut apa-apa, sementara diwajibkan dokking susah juga. Karena itu, tugas utama biar alur pelayaran seimbang antara tengah barat dan timur ya harus ada kegiatan bongkar muat antar wilayah," pungkasnya.
Sebagai informasi, DPP INSA pada 11 Desember 2015 baru saja memilih Ketua Umum terpilih pada Rapat Umum Anggota lanjutan yang digelar di Surabaya. Sejumlah pejabat serta ketua Asosiasi hadir dalam RUA XVI-Lanjutan tersebut diantaranya Ketua Umum KADIN Indonesia, Rosan P Roeslani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, Direktur Utama PT Pelindo III, Djarwo Suryanto; Ketua KADIN Jawa Timur, La Nyala Mataliti, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesai (ALI), Zaldi Masita; Ketua Umum Aptrindo, Gemilang Tarigan serta Ketua Umum IPERINDO Eddy K. Logam. RUA XVI-Lanjutan dibuka oleh Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Wahid Wahyudi yang secara resmi mewakili Gubernur Jawa Timur.
Hadir juga mewakili Menteri Perhubungan, Staf Khusus Menhub Leon Muhammad; Staff Ahli Bidang Logisti, Multimoda dan Keselamatan Menteri Perhubungan, Tonny Budiono; Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Wahyu Hidayat; dan Kepala Otoritas Kantor Pelabuhan Tanjung Perak-Surabaya, Sugeng Wibowo.
Sebanyak 31 DPC menandatangani Pakta Integritas dan menyerukan mendukung kepemimpinan terpilih serta meneken Pakta Integritas diantaranya mendukung sepenuhnya hasil RUA XVI-Lanjutan yang dilaksanakan di Surabaya, pada 11 Desember 2015.
(dmd)
Lihat Juga :
