BUMN: Pertamina Butuh 120 Tahun Bangun Kilang Minyak
BUMN: Pertamina Butuh 120 Tahun Bangun Kilang Minyak
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meragukan kemampuan PT Pertamina (Persero) untuk membangun kilang minyak di dalam negeri. Pertamina dinilai tidak akan sanggup jika seluruh rencana pembangunan kilang dibebankan kepada perseroan.
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah menuturkan, Peraturan Presiden (Perpres) percepatan pembangunan kilang sejatinya memang perlu. Namun, yang pertama dibutuhkan Pertamina adalah pendanaan untuk membangun kilang tersebut.
"Kalau semua (pembangunan kilang) dibebankan ke Pertamina sekitar USD3,8 miliar. Kalau nunggu kemampuan Pertamina ya sekitar 120 tahun baru selesai," katanya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Menurutnya, mempercepat pembangunan kilang perlu berkolaborasi antara swasta, pemerintah, swasta, dan civil society. Salah satunya dengan skema kerja sama pemerintah-swasta (public private partnership/PPP).
Namun yang harus menjadi catatan, pemerintah perlu menciptakan nuansa investasi yang stabil agar swasta tertarik berinvestasi di sektor migas, khususnya dalam pembangunan kilang.
"Yang penting sekarang bagaimana kita ciptakan skema alternatif dan membuat iklim investasi di migas menarik. Dan pemerintah harus mau support 100%," tandas dia.
Baca Juga:
Perpres Pembangunan Kilang Terbit Awal 2016
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah menuturkan, Peraturan Presiden (Perpres) percepatan pembangunan kilang sejatinya memang perlu. Namun, yang pertama dibutuhkan Pertamina adalah pendanaan untuk membangun kilang tersebut.
"Kalau semua (pembangunan kilang) dibebankan ke Pertamina sekitar USD3,8 miliar. Kalau nunggu kemampuan Pertamina ya sekitar 120 tahun baru selesai," katanya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Menurutnya, mempercepat pembangunan kilang perlu berkolaborasi antara swasta, pemerintah, swasta, dan civil society. Salah satunya dengan skema kerja sama pemerintah-swasta (public private partnership/PPP).
Namun yang harus menjadi catatan, pemerintah perlu menciptakan nuansa investasi yang stabil agar swasta tertarik berinvestasi di sektor migas, khususnya dalam pembangunan kilang.
"Yang penting sekarang bagaimana kita ciptakan skema alternatif dan membuat iklim investasi di migas menarik. Dan pemerintah harus mau support 100%," tandas dia.
Baca Juga:
Perpres Pembangunan Kilang Terbit Awal 2016
(izz)
Explore More