YLKI: Kemacetan Tak Hanya Tanggung Jawab Dirjen Perhubungan Darat

Minggu, 27 Desember 2015 - 00:16 WIB
YLKI: Kemacetan Tak...
YLKI: Kemacetan Tak Hanya Tanggung Jawab Dirjen Perhubungan Darat
A A A
JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai langkah Dirjen Perhubungan Darat Djoko Sasono mengundurkan diri karena gagal mengatasi kemacetan pada libur Natal dan Tahun Baru, merupakan contoh positif bagi pejabat publik di Tanah Air. Namun, permasalahan ini bukan hanya tanggung jawab Dirjen Perhubungan Darat, banyak pihak-pihak yang terkait.

"Saya kira menjadi contoh yang positif pejabat publik yang gagal. Tapi saya kira, ini bukan hanya tanggung jawab tunggal Dirjen Hubungan Darat, karena Jasa Marga juga tidak mengantisipasi laju kendaraan terutama di Tol Cikampek," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, Sabtu (26/12/2015).

Baca:
Dirjen Perhubungan Darat Mundur
Alasan Dirjen Perhubungan Darat Mengundurkan Diri
Kadin Apresiasi Dirjen Perhubungan Darat Mengundurkan Diri

Menurutnya, kemacetan pada Natal dan Tahun Baru yang menjadi alasan Djoko Sasono mengundurkan diri secara teknis bisa dilakukan bersama pihak-pihak terkait dengan koordinasi Kemenhub, operator tol Jasa Marga dan bahkan Polri.

"Pejabat publik lain juga bisa dimintai tanggung jawab dan seharusnya layak mencontoh apa yang dilakukan Dirjen Perhubungan Darat itu," tegasnya.

Dia menilai Jasa Marga selaku operator jalan telah merugikan konsumen. Kerugian tersebut antara lain tarif tol yang dibayarkan konsumen seharusnya mendapatkan layanan yang sesuai dari operator.

Selain itu, masyarakat juga dirugikan karena bahan bakar yang digunakan terbuang percuma selama kondisi macet terjadi. Adapun, ongkos lain selama macet khususnya biaya konsumsi dan makan minum seharusnya menjadi tanggungan operator. "Belum lagi kerugian immateril lainnya, seperti hilangnya waktu libur dan kerugian psikologis," tandas Tulus.
(dmd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
YLKI Desak Kemenhub...
YLKI Desak Kemenhub & KPPU Evaluasi Monopoli Dermaga Eksekutif
Pengaduan Konsumen Indonesia...
Pengaduan Konsumen Indonesia Masih Rendah, Belum di Level Kritis
Ada Versi Abal-abal,...
Ada Versi Abal-abal, YLKI Tegaskan Tak Miliki Cabang
Peduli Lingkungan, Kemasan...
Peduli Lingkungan, Kemasan Air Minum Galon Sekali Pakai Dikritik
YLKI: Kualitas BBM Lebih...
YLKI: Kualitas BBM Lebih Penting Ketimbang Penurunan Harga
Awas Tertipu Saat Belanja...
Awas Tertipu Saat Belanja Online, Ikuti Tips YLKI Ini
Berita Terkini
Implementasi PP TUNAS...
Implementasi PP TUNAS Harus Bisa Jaga Daya Saing Generasi Muda di Ekonomi Digital
3 jam yang lalu
Bank Sentral China Borong...
Bank Sentral China Borong Emas 19 Bulan Berturut-turut, Ada Apa?
3 jam yang lalu
BKI dan ASDP Perkuat...
BKI dan ASDP Perkuat Sinergi Keselamatan Kerja Melalui Audit SMK3
3 jam yang lalu
Silmy Karim Dicopot...
Silmy Karim Dicopot dari Komisaris Telkom usai Tersangka KPK
3 jam yang lalu
DPR Ingatkan Potensi...
DPR Ingatkan Potensi Moral Hazard Penambahan Layer Rokok Ilegal
4 jam yang lalu
Merger BUMN Karya Mundur...
Merger BUMN Karya Mundur ke Kuartal IV-2026, BP BUMN Ungkap Alasannya
4 jam yang lalu
Infografis
6 Pulau yang Jadi Target...
6 Pulau yang Jadi Target Invasi Darat AS di Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved