Sudirman Said: Dana Ketahanan Energi untuk Generasi Mendatang
Sudirman Said: Dana Ketahanan Energi untuk Generasi Mendatang
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meminta masyarakat tidak hanya melihat dari satu sisi terkait pungutan dana ketahanan energi dari penjualan BBM jenis premium dan solar yang masing-masing sebesar Rp200 dan Rp300 per liter.
Pasalnya, dana tersebut pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat generasi selanjutnya yang belum menikmati BBM dengan harga yang murah. (Baca: Yusril: Pungutan Dana Ketahanan Energi Langgar Aturan).
"Ada opsinya banyak kok. Koperasi APBN bisa penyisihan, kan sebetulnya ujungnya ke konsumen juga. Ini bagian dari iuran gitu dan jangan lupa sebagian untuk bayar utang (ke generasi selanjutnya) karena sudah murah selama ini," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/12/2015).
Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk mengatasi krisis listrik yang masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. "Sebagian untuk bantu saudara kita di 2.517 desa yang belum kebagian listrik. Itu nanti kita pikirkan," imbuh dia.
Sementara, terkait payung hukum pungutan tersebut, Sudirman membeberkan bahwa hal itu telah tercantum dalam UU No 30/2007 dan Peraturan Pemerintah No 79/2014. Untuk lebih menguatkan payung hukumnya, mantan Bos PT Pindad (Persero) tersebut akan mengeluarkan peraturan baru lagi terkait pengelolaan dana tersebut.
"Sumbernya dari mana, apa dan juga pemakaian itu apa dan nanti diperlukan untuk kelola dana itu. Harusnya sudah selesai (aturannya). Nanti kita lihat tentu harus konsul dengen Sekneg," tutur dia.
Terlepas dari itu, Menteri ESDM mengapresiasi semua pihak yang langsung merespon kebijakan pemerintah soal dana ketahanan energi. (Baca: Harga Premium Resmi Turun Jadi Rp7.150/Liter, Solar Rp5.950).
"Semakin banyak masukan semakin baik. Dan kita sedang terus mendengar dari berbagai pihak tentu dengan mengkaji apa yang terbaik. Yang beri pendapat kan banyak, bukan cuma menteri ESDM," pungkasnya.
Baca Juga:
Tak Ada Dasar Hukum, Pungutan Dana Ketahanan Energi Rawan Korupsi
Pungutan Dana Ketahanan Energi Harus Transparan
Harga Baru BBM Dipotong demi Jalankan Dana Ketahanan Energi
Pasalnya, dana tersebut pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat generasi selanjutnya yang belum menikmati BBM dengan harga yang murah. (Baca: Yusril: Pungutan Dana Ketahanan Energi Langgar Aturan).
"Ada opsinya banyak kok. Koperasi APBN bisa penyisihan, kan sebetulnya ujungnya ke konsumen juga. Ini bagian dari iuran gitu dan jangan lupa sebagian untuk bayar utang (ke generasi selanjutnya) karena sudah murah selama ini," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/12/2015).
Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk mengatasi krisis listrik yang masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. "Sebagian untuk bantu saudara kita di 2.517 desa yang belum kebagian listrik. Itu nanti kita pikirkan," imbuh dia.
Sementara, terkait payung hukum pungutan tersebut, Sudirman membeberkan bahwa hal itu telah tercantum dalam UU No 30/2007 dan Peraturan Pemerintah No 79/2014. Untuk lebih menguatkan payung hukumnya, mantan Bos PT Pindad (Persero) tersebut akan mengeluarkan peraturan baru lagi terkait pengelolaan dana tersebut.
"Sumbernya dari mana, apa dan juga pemakaian itu apa dan nanti diperlukan untuk kelola dana itu. Harusnya sudah selesai (aturannya). Nanti kita lihat tentu harus konsul dengen Sekneg," tutur dia.
Terlepas dari itu, Menteri ESDM mengapresiasi semua pihak yang langsung merespon kebijakan pemerintah soal dana ketahanan energi. (Baca: Harga Premium Resmi Turun Jadi Rp7.150/Liter, Solar Rp5.950).
"Semakin banyak masukan semakin baik. Dan kita sedang terus mendengar dari berbagai pihak tentu dengan mengkaji apa yang terbaik. Yang beri pendapat kan banyak, bukan cuma menteri ESDM," pungkasnya.
Baca Juga:
Tak Ada Dasar Hukum, Pungutan Dana Ketahanan Energi Rawan Korupsi
Pungutan Dana Ketahanan Energi Harus Transparan
Harga Baru BBM Dipotong demi Jalankan Dana Ketahanan Energi
(izz)
Explore More