Realisasi Belanja Negara 2015 Rp1.810 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan merilis realisasi belanja negara sementara pada 2015 sebesar Rp1.810,0 triliun atau 91,2% dari pagu Anggaran Pendapatan Negara Belanja Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp1.984,1 triliun. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro..
"Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.187,1 triliun atau 90,0% dari pagu APBNP 2015 sebesar Rp1.319,5 triliun. Sementara kinerja belanja kementerian dan lembaga mencapai 91,1% dari pagu APBNP2015," katanya, seperti dalam rilis di Jakarta, Minggu (3/1/2016).
Dia menuturkan, tingkat penyerapan belanja K/L tersebut dipengaruhi terutama oleh terhambatnya penyerapan di awal tahun akibat perubahan nomenklatur K/L, namun realisasi mulai meningkat secara signifikan sejak kuartal III/2015. (Baca: Realisasi Pendapatan Negara 84,7%)
Di sisi lain, lanjut Bambang, kualitas belanja dapat dijaga melalui pengendalian revisi anggaran yang memprioritaskan program yang lebih produktif. Secara keseluruhan, realisasi belanja K/L mencapai Rp724,3 triliun.
"Khusus realisasi belanja modal mencapai Rp213,3 triliun, tumbuh sekitar 45% dibanding realisasi 2014. Sementara realisasi belanja barang secara nominal juga lebih tinggi dari 2014," jelasnya.
Mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) ini menerangkan, kinerja belanja non K/L mencapai 88,3% dari pagu APBNP 2015. "Reformasi kebijakan subsidi di periode tersebut dengan mengubah strategi implementasi sasaran dan target, sehingga mampu menekan konsusi BBM bersubsidi menjadi lebih efisien, yang pada akhirnya mampu mengurangi tekanan fiskal," ujarnya.
Untuk anggaran transfer ke daerah dan dana desa, lanjut dia, realisasinya sementara ini mencapai Rp623 triliun atau sebesar 93,7% dari pagu anggaran dalam APBNP 2015 sebesar Rp664,6 triliun. Anggaran dana desa yang mulai dialokasikan pada 2015 ini sebesar Rp20,8 triliun, hingga akhir Desember 2015 telah disalurkan seluruhnya.
"Penyaluran dana desa ini diharapkan lebih mengakselarasi aktivitas ekonomi di daerah dan mendukung pemerataan pembangunan. Program ini akan terus dilanjutkan, dalam rangka mencapai target pembangunan dan sasaran pembangunan," tandasnya.
"Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.187,1 triliun atau 90,0% dari pagu APBNP 2015 sebesar Rp1.319,5 triliun. Sementara kinerja belanja kementerian dan lembaga mencapai 91,1% dari pagu APBNP2015," katanya, seperti dalam rilis di Jakarta, Minggu (3/1/2016).
Dia menuturkan, tingkat penyerapan belanja K/L tersebut dipengaruhi terutama oleh terhambatnya penyerapan di awal tahun akibat perubahan nomenklatur K/L, namun realisasi mulai meningkat secara signifikan sejak kuartal III/2015. (Baca: Realisasi Pendapatan Negara 84,7%)
Di sisi lain, lanjut Bambang, kualitas belanja dapat dijaga melalui pengendalian revisi anggaran yang memprioritaskan program yang lebih produktif. Secara keseluruhan, realisasi belanja K/L mencapai Rp724,3 triliun.
"Khusus realisasi belanja modal mencapai Rp213,3 triliun, tumbuh sekitar 45% dibanding realisasi 2014. Sementara realisasi belanja barang secara nominal juga lebih tinggi dari 2014," jelasnya.
Mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) ini menerangkan, kinerja belanja non K/L mencapai 88,3% dari pagu APBNP 2015. "Reformasi kebijakan subsidi di periode tersebut dengan mengubah strategi implementasi sasaran dan target, sehingga mampu menekan konsusi BBM bersubsidi menjadi lebih efisien, yang pada akhirnya mampu mengurangi tekanan fiskal," ujarnya.
Untuk anggaran transfer ke daerah dan dana desa, lanjut dia, realisasinya sementara ini mencapai Rp623 triliun atau sebesar 93,7% dari pagu anggaran dalam APBNP 2015 sebesar Rp664,6 triliun. Anggaran dana desa yang mulai dialokasikan pada 2015 ini sebesar Rp20,8 triliun, hingga akhir Desember 2015 telah disalurkan seluruhnya.
"Penyaluran dana desa ini diharapkan lebih mengakselarasi aktivitas ekonomi di daerah dan mendukung pemerataan pembangunan. Program ini akan terus dilanjutkan, dalam rangka mencapai target pembangunan dan sasaran pembangunan," tandasnya.
(dmd)