Pengamat: Kebijakan Pemerintah Tak Dorong Sektor Properti
Rabu, 06 Januari 2016 - 20:21 WIB
Pengamat: Kebijakan Pemerintah Tak Dorong Sektor Properti
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Properti dari Colliers International Research Ferry Salanto memandang berbagai kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mendorong sektor properti. Salah satunya, terkait penurunan Loan to Value (LTV) pembayaran uang muka (down payment) untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).
"Sisi LTV turun itu kalau di sektor apartemen tidak signifikan efeknya. Pembeli apartemen banyak yang pakai cash," ujar Ferry di Jakarta, Rabu (6/1/2016).
Menurutnya, pemangkasan uang muka tersebut berpengaruh signifikan kepada masyarakat yang ingin memiliki rumah baru sehingga angka penjualan meningkat.
"Kemungkinan LTV pengaruhi ke perumahan baru. Ingin memiliki rumah cukup membantu, tapi apa itu diikuti kebijakan turunnya suku bunga?" imbuh Ferry.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga banyak merevisi peraturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Sebagai contoh kebijakan tidak memperbolehkan PNS rapat di hotel.
"PNS tidak boleh rapat di hotel dampaknya luar biasa, occupancy turun lalu akhirnya direvisi lagi. Beberapa peraturan dikeluarkan lalu direvisi, pemerintah sekarang seperti trial and error," pungkasnya.
"Sisi LTV turun itu kalau di sektor apartemen tidak signifikan efeknya. Pembeli apartemen banyak yang pakai cash," ujar Ferry di Jakarta, Rabu (6/1/2016).
Menurutnya, pemangkasan uang muka tersebut berpengaruh signifikan kepada masyarakat yang ingin memiliki rumah baru sehingga angka penjualan meningkat.
"Kemungkinan LTV pengaruhi ke perumahan baru. Ingin memiliki rumah cukup membantu, tapi apa itu diikuti kebijakan turunnya suku bunga?" imbuh Ferry.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga banyak merevisi peraturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Sebagai contoh kebijakan tidak memperbolehkan PNS rapat di hotel.
"PNS tidak boleh rapat di hotel dampaknya luar biasa, occupancy turun lalu akhirnya direvisi lagi. Beberapa peraturan dikeluarkan lalu direvisi, pemerintah sekarang seperti trial and error," pungkasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
