Jokowi Didesak Bentuk Badan Penyelamat Aset Negara
Rabu, 20 Januari 2016 - 16:42 WIB
Jokowi Didesak Bentuk Badan Penyelamat Aset Negara
A
A
A
JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Penyelamat Aset Negara karena diperkirakaan ada ratusan triliun aset tanah Pemda (pemerintah daerah) DKI Jakarta, Sekretariat Negara (Setneg) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berpotensi hilang dan dimiliki swasta.
"Jokowi perlu menyelamatkan aset negara secara nasional dengan membentuk Badan Penyelamatan Aset Nasional," kata Manager Advokasi FITRA Apung Widadi di Jakata, Rabu (20/1/2016).
Dia menambahkan kalahnya negara dalam memepertahankan aset dari swasta karena tidak adanya inventarisasi yang baik serta diduga terdapat oknum bermain untuk mencari keuntungan. "Kerja sama penyewaan aset diduga menjadi permainan antara elit dengan pengusaha yang berdampak pada minimnya pendapatan negara," lanjutnya.
(Baca Juga: Tepis Keraguan, Jokowi Banggakan Penerimaan Negara)
Selain itu, Fitra juga menghimbau agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menindaklanjuti temuan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait permasalahan pengelolaan aset tetap tanah. Pasalnya pada semester I/2014 terdapat 35 bidang tanah Pemprov DKI senilai Rp7,976 triliun.
Namun, 11 tanah di antaranya senilai Rp259,05 miliar telah digugat oleh pihak ketiga dan Pemprov DKI dinyatakan kalah. "Gubernur Basuki perlu menindaklanjuti temuan KPK dan BPK untuk menyelamatkan aset itu," tuturnya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Sucipto menjelaskan adanya indikasi kerugian negara akibat hilangnya aset negara sekitar Rp1,2 triliun setiap tahunnya yang berasal diantaranya dari aset BUMN dan Pemda yang hilang.
"Setiap tahunnya ada kerugian negara dari kehilangan aset negara sebesar Rp1,2 triliun. Itu minimal, kalau dilakukan investigasi mendalam kerugian bisa sampai Rp5 triliun," ungkapnya.
Pemerintah ditekankan terutama Presiden Jokowi agar mendorong BUMN dan Pemda untuk melakukan inventarisir aset negara sehingga potensi kerugian negara bisa di minimalisir. "Kalau ada investarisasir, minimal akan memberikan kontribusi ke negara. Paling tidak itu bisa mengurangi defisit," pungkasnya.
"Jokowi perlu menyelamatkan aset negara secara nasional dengan membentuk Badan Penyelamatan Aset Nasional," kata Manager Advokasi FITRA Apung Widadi di Jakata, Rabu (20/1/2016).
Dia menambahkan kalahnya negara dalam memepertahankan aset dari swasta karena tidak adanya inventarisasi yang baik serta diduga terdapat oknum bermain untuk mencari keuntungan. "Kerja sama penyewaan aset diduga menjadi permainan antara elit dengan pengusaha yang berdampak pada minimnya pendapatan negara," lanjutnya.
(Baca Juga: Tepis Keraguan, Jokowi Banggakan Penerimaan Negara)
Selain itu, Fitra juga menghimbau agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menindaklanjuti temuan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait permasalahan pengelolaan aset tetap tanah. Pasalnya pada semester I/2014 terdapat 35 bidang tanah Pemprov DKI senilai Rp7,976 triliun.
Namun, 11 tanah di antaranya senilai Rp259,05 miliar telah digugat oleh pihak ketiga dan Pemprov DKI dinyatakan kalah. "Gubernur Basuki perlu menindaklanjuti temuan KPK dan BPK untuk menyelamatkan aset itu," tuturnya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Sucipto menjelaskan adanya indikasi kerugian negara akibat hilangnya aset negara sekitar Rp1,2 triliun setiap tahunnya yang berasal diantaranya dari aset BUMN dan Pemda yang hilang.
"Setiap tahunnya ada kerugian negara dari kehilangan aset negara sebesar Rp1,2 triliun. Itu minimal, kalau dilakukan investigasi mendalam kerugian bisa sampai Rp5 triliun," ungkapnya.
Pemerintah ditekankan terutama Presiden Jokowi agar mendorong BUMN dan Pemda untuk melakukan inventarisir aset negara sehingga potensi kerugian negara bisa di minimalisir. "Kalau ada investarisasir, minimal akan memberikan kontribusi ke negara. Paling tidak itu bisa mengurangi defisit," pungkasnya.
(akr)
