Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dinilai Tak Masuk Akal
Minggu, 24 Januari 2016 - 11:31 WIB
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dinilai Tak Masuk Akal
A
A
A
JAKARTA - Proyek kereta cepat (high speed train/HST) rute Jakarta-Bandung yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), tengah pekan kemarin kembali dipertanyakan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon menilai pembangunan kereta cepat tidak masuk akal.
(Baca Juga: Menteri BUMN Dinilai Aneh Urusi Proyek Kereta Cepat)
Bahkan Dia mendesak pemerintah menghentikan proyek pembangunan tersebut lantaran akan menimbulkan masalah. Menurutnya ada banyak alasan sehingga pembangunan itu harus dihentikan. Pertama dijelaskan jarak Jakarta-Bandung yang hanya 142 km dan akan dibangun empat pemberhentian, dianggap tidak sesuai.
Karena menurutnya kereta yang memiliki kecepatan maksimum 400 km/jam tidak akan mungkin bisa dimanfaatkan secara maksimal sesuai kegunaannya. "Kereta cepat sebelum berlari dengan kecepatan maksimum butuh percepatan dan untuk berhenti juga ada perlambatannya. Tidak mungkin kereta dipicut dengan kecepatan maksimal jika pemberhentiana terlalu banyak. Jadi untuk apa membangun kereta api cepat?" jelasnya kepada wartawan, Minggu (24/1/2016).
(Baca Juga: Soal Kereta Cepat, Jokowi Jangan Terjerumus Masukan Menteri)
Alasan bahwa pembangunan ini tidak memberatkan keuangan negara karena tidak menggunakan APBN, menurutnya juga adalah alasan yang bodoh karena bagaimanapun BUMN yang sahamnya dimiliki oleh negara dilibatkan dalam pembangunan ini.
"Dari sisi keuangan kita seperti gampang dibodohi dengan alasan tidak menggunakan APBN. Iya betul, tapi BUMN ikut serta dan BUMN punya negara. Sehingga kalau BUMN ikut membiayai, negara ikut membiayai dan menanggung bebannya," tandasnya.
(Baca Juga: Menteri BUMN Dinilai Aneh Urusi Proyek Kereta Cepat)
Bahkan Dia mendesak pemerintah menghentikan proyek pembangunan tersebut lantaran akan menimbulkan masalah. Menurutnya ada banyak alasan sehingga pembangunan itu harus dihentikan. Pertama dijelaskan jarak Jakarta-Bandung yang hanya 142 km dan akan dibangun empat pemberhentian, dianggap tidak sesuai.
Karena menurutnya kereta yang memiliki kecepatan maksimum 400 km/jam tidak akan mungkin bisa dimanfaatkan secara maksimal sesuai kegunaannya. "Kereta cepat sebelum berlari dengan kecepatan maksimum butuh percepatan dan untuk berhenti juga ada perlambatannya. Tidak mungkin kereta dipicut dengan kecepatan maksimal jika pemberhentiana terlalu banyak. Jadi untuk apa membangun kereta api cepat?" jelasnya kepada wartawan, Minggu (24/1/2016).
(Baca Juga: Soal Kereta Cepat, Jokowi Jangan Terjerumus Masukan Menteri)
Alasan bahwa pembangunan ini tidak memberatkan keuangan negara karena tidak menggunakan APBN, menurutnya juga adalah alasan yang bodoh karena bagaimanapun BUMN yang sahamnya dimiliki oleh negara dilibatkan dalam pembangunan ini.
"Dari sisi keuangan kita seperti gampang dibodohi dengan alasan tidak menggunakan APBN. Iya betul, tapi BUMN ikut serta dan BUMN punya negara. Sehingga kalau BUMN ikut membiayai, negara ikut membiayai dan menanggung bebannya," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
