ADPI Kapok Investasi Obligasi di Perusahaan Kecil
Senin, 25 Januari 2016 - 21:33 WIB
ADPI Kapok Investasi Obligasi di Perusahaan Kecil
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) kapok melakukan investasi obligasi di perusahaan kecil, karena ujung-ujungnya mereka tertipu. Ini menyangkut kekecewaan mereka atas kasus PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) yang tidak bisa membayar utang obligasi.
Ketua Umum ADPI sekaligus Direktur Utama Dapen BRI Mudjiharno Sudjono mengaku, kejadian tersebut menjadi pengalaman pahit yang menjadi cerminan bahwa ke depannya tidak boleh terulang. Dalam mengurus dana pensiun (dapen) harus lebih berhati-hati.
"Kita punya pengalaman buruk sekali, berkaitan dengan obligasi BLTA. Kedepannya harus super hati-hati, sebaiknya yang pasti-pasti saja investasi diobligasi seperti di BUMN atau yang prospeknya bagus sekali," katanya di Royal Kuningan Hotel Jakarta, Senin (25/1/2016).
BLTA ini menurut catatan ADPI, sejak BLTA menerbitkan empat seri surat utang dengan total kewajiban yang harus dibayar Rp1,4 triliun.
"Karena kasus BLTA ada 39 dapen dengan 140 miliar pemegang obligasi BLTA. Akhirnya kita kalah dalam RUPO (Rapat Umum Pemegang Obligasi) 96% obligasi didiskon, terus 4% di konversi jadi Saham," tuturnya.
Mudjiharno mengatakan, jika perhitungannya demikian, pihaknya tidak terima dengan kortingan nilai obligasi hingga 96% tersebut. Selain itu pihaknya juga tidak terima pembayaran obligasi dengan konversi menjadi kepemilikan saham.
"Ya kita enggak mau lah, ini duitnya pensiunan. Kita sedang cari upaya-upaya bagaimana kira-kira posisi kita bisa bagus khususnya dikasus obligasi BLTA ini," pungkasnya.
Ketua Umum ADPI sekaligus Direktur Utama Dapen BRI Mudjiharno Sudjono mengaku, kejadian tersebut menjadi pengalaman pahit yang menjadi cerminan bahwa ke depannya tidak boleh terulang. Dalam mengurus dana pensiun (dapen) harus lebih berhati-hati.
"Kita punya pengalaman buruk sekali, berkaitan dengan obligasi BLTA. Kedepannya harus super hati-hati, sebaiknya yang pasti-pasti saja investasi diobligasi seperti di BUMN atau yang prospeknya bagus sekali," katanya di Royal Kuningan Hotel Jakarta, Senin (25/1/2016).
BLTA ini menurut catatan ADPI, sejak BLTA menerbitkan empat seri surat utang dengan total kewajiban yang harus dibayar Rp1,4 triliun.
"Karena kasus BLTA ada 39 dapen dengan 140 miliar pemegang obligasi BLTA. Akhirnya kita kalah dalam RUPO (Rapat Umum Pemegang Obligasi) 96% obligasi didiskon, terus 4% di konversi jadi Saham," tuturnya.
Mudjiharno mengatakan, jika perhitungannya demikian, pihaknya tidak terima dengan kortingan nilai obligasi hingga 96% tersebut. Selain itu pihaknya juga tidak terima pembayaran obligasi dengan konversi menjadi kepemilikan saham.
"Ya kita enggak mau lah, ini duitnya pensiunan. Kita sedang cari upaya-upaya bagaimana kira-kira posisi kita bisa bagus khususnya dikasus obligasi BLTA ini," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
