Pengamat: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dipaksakan

JAKARTA - Pengamat Ekonomi Politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dipaksakan karena pemerintah sebelumnya tidak antusias. Peletakan batu pertama (groundbreaking) beberapa waktu lalu, dipertanyakan kelanjutannya lantaran tidak mudah mengkaji Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

"Karena tidak gampang, kajian Amdal lama. Sosial, politik, dan lingkungan hidup dikaji masuk dalam kajian dampak analisis lingkungan," ujarnya di Jakarta, Minggu (31/1/2016).

Baca: Kereta Cepat Rugi, Aset BUMN Bisa Pindah ke Tangan China

Menurut Salamuddin, proyek yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menabrak hal teknis seperti Amdal sehingga diyakini ada lobi dari investor guna menyukeskan proyek ini. "Hal teknis ditabrak bahwa ini ada janji Jokowi dan lobi-lobi investor asing karena saya tahu perusahaan kereta China yang biayai proyek ini, dia haus kontrak pemerintah," katanya.

Dia menjelaskan, perusahaan China itu haus kontrak untuk dapat menutup utang dengan menjualnya ke pasar keuangan internasional jika proyek yang didanai gagal tercapai.

"Sehingga perusahaan China di infrastruktur kejar kontrak pemerintah karena pemerintah bisa jamin pembayaran. Mau tak mau minta garansi pemerintah kalau gagal, pemerintah yang bayar utang mereka," tandasnya.

Baca juga:

Kereta Cepat Tersendat

Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Lebih Mahal dari China dan Iran

Dibilang Biaya Kereta Cepat Lebih Mahal, Rini Soemarno Geram

Kedubes China Klarifikasi Isu Kereta Cepat RI Lebih Mahal dari Iran

Jokowi Paparkan Polemik Kereta Cepat Pekan Depan