Serikat Pekerja: Pemerintah Tertutup jika Bicara PHK
Selasa, 02 Februari 2016 - 19:02 WIB
Serikat Pekerja: Pemerintah Tertutup jika Bicara PHK
A
A
A
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan pemerintah bersikap tertutup jika membicarakan soal pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah baru keluar atau muncul jika sudah ramai di berbagai media.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bila sudah disorot serentak lewat media sosial serta berita dari dalam dan luar negeri, pemerintah baru keluar. Namun, datanya muncul beberapa bulan kemudian.
Baca: Dua Perusahaan Elektronik Jepang di RI PHK 2.500 Karyawan
"Kami berpandangan kalau bicara PHK ditutupi oleh pemerintah, kalau sudah ramai di medos dan media-media luar negeri baru keluar. Menaker tanya ke disnaker kabupaten, angkanya muncul enam bulan setelahnya," ujar Said di Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Dia mengatakan, meski Toshiba dan Panasonic sudah menutup pabriknya dan melaporkan ada PHK, pemerintah menyampaikan ke publiknya lama. Harus proaktif menyampaikan sendiri kepada publik.
"Kegagalan itu ditutupi, terlalu birokratis. Pemerintah harus proaktif, pemerintah harus umumkan berapa yang sudah PHK dan akan PHK," katanya.
Baca: Chevron Lapor SKK Migas Akan PHK 1.200 Karyawan
Dia mengingatkan tidak boleh lupa tahun ini sudah masuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Berbahaya jika beberapa industri mengalami penurunan kinerja bahkan sudah lakukan PHK.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bila sudah disorot serentak lewat media sosial serta berita dari dalam dan luar negeri, pemerintah baru keluar. Namun, datanya muncul beberapa bulan kemudian.
Baca: Dua Perusahaan Elektronik Jepang di RI PHK 2.500 Karyawan
"Kami berpandangan kalau bicara PHK ditutupi oleh pemerintah, kalau sudah ramai di medos dan media-media luar negeri baru keluar. Menaker tanya ke disnaker kabupaten, angkanya muncul enam bulan setelahnya," ujar Said di Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Dia mengatakan, meski Toshiba dan Panasonic sudah menutup pabriknya dan melaporkan ada PHK, pemerintah menyampaikan ke publiknya lama. Harus proaktif menyampaikan sendiri kepada publik.
"Kegagalan itu ditutupi, terlalu birokratis. Pemerintah harus proaktif, pemerintah harus umumkan berapa yang sudah PHK dan akan PHK," katanya.
Baca: Chevron Lapor SKK Migas Akan PHK 1.200 Karyawan
Dia mengingatkan tidak boleh lupa tahun ini sudah masuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Berbahaya jika beberapa industri mengalami penurunan kinerja bahkan sudah lakukan PHK.
(dmd)
Lihat Juga :
