Perjanjian Dagang 'Kontroversi' Kemitraan Trans-Pasifik Diteken
Kamis, 04 Februari 2016 - 15:51 WIB
Perjanjian Dagang 'Kontroversi' Kemitraan Trans-Pasifik Diteken
A
A
A
NEW YORK - Kemitraan lintas pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) yang masih menuai kontroversil karena masih banyaknya gelombang protes, hari ini ditandatangani oleh menteri dari 12 negara anggota di Selandia Baru. Meski masih menghadapi penolakan, namun dokumen salah satu perjanjian perdagangan multinasional terbesar itu dinyatakan sudah lengkap.
(Baca Juga: RI Masuk Anggota TPP Usai Pemilu AS)
Dilansir CNN Money, Kamis (4/2/2016) penandatanganan kerja sama tersebut diwarnai aksi ratusan pengunjuk rasa yang menyuarakan kemarahan mereka tentang pakta perdagangan yang dirasa kontroversial. Protes ini dikabarkan telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir hingga menjelang penandatanganan, jalanan di pusat bisnis Auckland terganggu oleh kelompok-kelompok yang menutup akses ke Auckland Harbour Bridge.
Dalam protes tersebut, polisi bentrok dengan beberapa demonstran yang mengklaim bahwa perjanjian ini hanya akan menguntungkan bisnis besar daripada pekerja. Meski begitu pihak keamanan menegaskan tidak terjadi penangkapan. Di tengah aksi protes, lusinan menteri dari 12 anggota tetap menyelesaikan dokumen ketika sebelumnya mencapai kesepakatan final pada Oktober lalu.
Perjanjian perdagangan ini akan memfasilitasi investasi antara 12 negara di Lingkar Luar Pasifik yang melibatkan AS, Jepang, Malaysia, Vietnam, Singapura, Brunei, Australia, Selandia Baru, Kanada, Meksiko, Cile dan Peru. Dua belas negara tersebut adalah 40% ekonomi dunia, dan kini mereka punya dua tahun untuk meratifikasi atau menolak pakta tersebut.
Sebelum mencapai kesepakatan, mereka telah melalui negosiasi yang alot selama bertahun-tahun dan berulang kali melewati tenggat waktu karena banyaknya aksi protes ddi dalam negeri negara-negara anggota. Di Jepang, para petani dan pelaku otomotif cemas kehilangan bisnis mereka jika barang murah impor dari Amerika Serikat membanjiri negara berjuluk Matahari Terbit tersebut.
Sementara domestik Australia memperingatkan kesepakatan TPP akan mengakibatkan harba obat menjadi lebih tinggi. Hal serupa juga terjadi di AS saat para kritikus berpendapat bahwa produk-produk buatan dalam negeri akan dipaksa bersaing dengan barang yang dihasilkan upah pekerja rendah luar negeri.
Pihak Amerika juga takut bahwa TPP berarti pekerjaan akan pindah dari AS ke negara berkembang. Namun di tengah polemik, kesepakatan TPP tetap ditandatangani oleh menteri dari 12 negara anggota. Sementara itu Indonesia sendiri menyatakan minatnya untuk bergabung dengan TPP.
(Baca Juga: RI Masuk Anggota TPP Usai Pemilu AS)
Dilansir CNN Money, Kamis (4/2/2016) penandatanganan kerja sama tersebut diwarnai aksi ratusan pengunjuk rasa yang menyuarakan kemarahan mereka tentang pakta perdagangan yang dirasa kontroversial. Protes ini dikabarkan telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir hingga menjelang penandatanganan, jalanan di pusat bisnis Auckland terganggu oleh kelompok-kelompok yang menutup akses ke Auckland Harbour Bridge.
Dalam protes tersebut, polisi bentrok dengan beberapa demonstran yang mengklaim bahwa perjanjian ini hanya akan menguntungkan bisnis besar daripada pekerja. Meski begitu pihak keamanan menegaskan tidak terjadi penangkapan. Di tengah aksi protes, lusinan menteri dari 12 anggota tetap menyelesaikan dokumen ketika sebelumnya mencapai kesepakatan final pada Oktober lalu.
Perjanjian perdagangan ini akan memfasilitasi investasi antara 12 negara di Lingkar Luar Pasifik yang melibatkan AS, Jepang, Malaysia, Vietnam, Singapura, Brunei, Australia, Selandia Baru, Kanada, Meksiko, Cile dan Peru. Dua belas negara tersebut adalah 40% ekonomi dunia, dan kini mereka punya dua tahun untuk meratifikasi atau menolak pakta tersebut.
Sebelum mencapai kesepakatan, mereka telah melalui negosiasi yang alot selama bertahun-tahun dan berulang kali melewati tenggat waktu karena banyaknya aksi protes ddi dalam negeri negara-negara anggota. Di Jepang, para petani dan pelaku otomotif cemas kehilangan bisnis mereka jika barang murah impor dari Amerika Serikat membanjiri negara berjuluk Matahari Terbit tersebut.
Sementara domestik Australia memperingatkan kesepakatan TPP akan mengakibatkan harba obat menjadi lebih tinggi. Hal serupa juga terjadi di AS saat para kritikus berpendapat bahwa produk-produk buatan dalam negeri akan dipaksa bersaing dengan barang yang dihasilkan upah pekerja rendah luar negeri.
Pihak Amerika juga takut bahwa TPP berarti pekerjaan akan pindah dari AS ke negara berkembang. Namun di tengah polemik, kesepakatan TPP tetap ditandatangani oleh menteri dari 12 negara anggota. Sementara itu Indonesia sendiri menyatakan minatnya untuk bergabung dengan TPP.
(akr)
