Serikat Pekerja Nilai Pemerintah Tutupi Data PHK
Serikat Pekerja Nilai Pemerintah Tutupi Data PHK
A
A
A
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutupi data pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan beberapa perusahaan awal tahun ini. Padahal Kemenperin, Kemenaker dan BKPM memiliki informasinya.
Presiden KSPI Said Iqbal menilai, tertutupnya pemerintah soal PHK karena tidak mau dianggap gagal setelah banyak paket kebijakan yang dikeluarkan sejak tahun lalu. Tujuan mencegah pemangkasan buruh pun belum terlihat.
"Karena pemerintah enggak mau dianggap gagal kebijakan ekonominya. Paket jilid I sampai IX tujuannya ada dua, kejar angka pertumbuhan ekonomi dan cegah PHK serta perusahaan ditutup dan keluar dari Indonesia," ujarnya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Senin (8/2/2016).
Pada kenyataannya, kata dia, beberapa bulan setelah paket kebijakan tersebut keluar justru banyak perusahaan melakukan PHK. Bahkan, jumlahnya mencapai ribuan pekerja.
"Nyatanya berapa bulan setelah paket keluar itu gagal. Toshiba tutup pabrik dan 865 orang kena PHK, Panasonic di Pasuruan juga 800 orang dan 480 orang di Bekasi, Phillip lampu di Sidoarjo PHK 800 orang," ungkap Said.
Said memandang, tidak mungkin pemerintah tidak tahu adanya pemangkasan hingga ribuan karyawan. Lokasi pabrik yang tutup juga tidak jauh dari pusat pemerintahan negara.
"Lebih dari 6.000 karyawan enggak mungkin pemerintah enggak tahu, kan di Bekasi dekat dari pemerintahan. Kamis sama Jumat kemarin Kemenaker sudah dikirim ke sana, sudah telat, sudah PHK, pemerintah bilang itu alasannya restrukturisasi, apa pun itu tetap PHK," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku belum menerima laporan dua perusahaan elektronik asal Jepang yaitu Toshiba dan Panasonic yang rencananya akan melakukan PHK terhadap 2.500 karyawannya di Indonesia.
"Belum (terima laporan PHK 2.500 karyawan Panasonic dan Toshiba). Kenapa jadi ada yang begini," katanya di Kantor Kemenko bidang Perekonomian belum lama ini.
Baca:
Dua Perusahaan Elektronik Jepang di RI PHK 2.500 Karyawan
Menko Darmin Tak Tahu Kabar PHK Dua Perusahaan Asal Jepang di RI
Presiden KSPI Said Iqbal menilai, tertutupnya pemerintah soal PHK karena tidak mau dianggap gagal setelah banyak paket kebijakan yang dikeluarkan sejak tahun lalu. Tujuan mencegah pemangkasan buruh pun belum terlihat.
"Karena pemerintah enggak mau dianggap gagal kebijakan ekonominya. Paket jilid I sampai IX tujuannya ada dua, kejar angka pertumbuhan ekonomi dan cegah PHK serta perusahaan ditutup dan keluar dari Indonesia," ujarnya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Senin (8/2/2016).
Pada kenyataannya, kata dia, beberapa bulan setelah paket kebijakan tersebut keluar justru banyak perusahaan melakukan PHK. Bahkan, jumlahnya mencapai ribuan pekerja.
"Nyatanya berapa bulan setelah paket keluar itu gagal. Toshiba tutup pabrik dan 865 orang kena PHK, Panasonic di Pasuruan juga 800 orang dan 480 orang di Bekasi, Phillip lampu di Sidoarjo PHK 800 orang," ungkap Said.
Said memandang, tidak mungkin pemerintah tidak tahu adanya pemangkasan hingga ribuan karyawan. Lokasi pabrik yang tutup juga tidak jauh dari pusat pemerintahan negara.
"Lebih dari 6.000 karyawan enggak mungkin pemerintah enggak tahu, kan di Bekasi dekat dari pemerintahan. Kamis sama Jumat kemarin Kemenaker sudah dikirim ke sana, sudah telat, sudah PHK, pemerintah bilang itu alasannya restrukturisasi, apa pun itu tetap PHK," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku belum menerima laporan dua perusahaan elektronik asal Jepang yaitu Toshiba dan Panasonic yang rencananya akan melakukan PHK terhadap 2.500 karyawannya di Indonesia.
"Belum (terima laporan PHK 2.500 karyawan Panasonic dan Toshiba). Kenapa jadi ada yang begini," katanya di Kantor Kemenko bidang Perekonomian belum lama ini.
Baca:
Dua Perusahaan Elektronik Jepang di RI PHK 2.500 Karyawan
Menko Darmin Tak Tahu Kabar PHK Dua Perusahaan Asal Jepang di RI
(izz)
Explore More