BRISyariah Genjot Konsumer KPR Menengah ke Bawah
Sabtu, 13 Februari 2016 - 08:09 WIB
BRISyariah Genjot Konsumer KPR Menengah ke Bawah
A
A
A
JAKARTA - PT Bank BRISyariah akan mendorong penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) melalui program FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) yang menyasar konsumer menengah ke bawah. Sejak 2012, perbankan telah menyalurkan pembiayaan di sektor ini sebesar Rp532 miliar untuk 6.647 unit rumah, khususnya rumah tapak.
Consumer Financing Group Head BRISyariah, Sri Esti Kadaryanti mengatakan, pihaknya optimistis dapat menggenjot pembiayaan di segmen konsumer pada 2016. Saat ini, porsi segmen konsumer masih menyumbang sebesar 23% dari total pembiayaan.
Dia menargetkan pertumbuhan pembiayaan konsumer sebesar 30% dari kinerja akhir tahun lalu sebesar Rp3,48 triliun.
“Segmen konsumer belum terlalu besar kontribusinya sehingga tahun depan kami akan tumbuh 30% untuk pembiayaan. Strategi kami akan menggenjot di penyaluran KPR FLPP untuk masyarakat penghasilan menengah ke bawah. Selain itu, kami akan optimalkan layanan gadai emas,” ujar Esti, dalam diskusi bersama media di Jakarta, Jumat (12/2/2016).
Dia menjelaskan pihaknya cukup agresif dalam menyalurkan KPR program pemerintah tersebut. Sejak mulai dipercaya untuk menyalurkan pada 2012 pihaknya telah menyalurkan pembiayaan Rp532 miliar untuk 6647 unit rumah, khususnya rumah tapak dibandingkan rumah susun.
“Kami fokus di rumah pertama supaya nasabah juga lebih menjaganya dan aman dari cicilan bermasalah. Terbukti nonperforming financing (NPF) aman di bawah 1%. Tahun ini kami targetkan salurkan pembiayaan untuk KPR FLPP sebesar Rp430 miliar atau untuk 4300 unit rumah di berbagai daerah,” katanya.
Dia menjelaskan pihaknya hanya menanggung 5% dari pembiayaan dan sisanya berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang menyediakan dana bergulir untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah layak huni. Pemerintah disebutnya sangat memperhatikan rumah yang akan dihuni atau ready stock.
Selain itu, juga bank penyalur harus memastikan adanya ketersediaan air dan listrik. “Kami juga selalu diaudit sehingga kami sebagai bank penyalur harus selalu waspada pada segala risiko. Pada intinya masyarakat atau end user sangat diuntungkan karena kami menjamin kelayakan dan keamanan sehingga konsumen puas. Apabila ada kendala tentu kami yang menanggung risikonya karena pemerintah akan menarik kembali uangnya,” ujarnya.
Dana pembiayaan perumahan dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) memiliki manfaat antara lain memiliki suku bunga yang sangat rendah yakni 5%, angsuran ringan dan tetap selama masa tenor angsuran hingga uang muka yang rendah. Dana FLPP di tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp9,23 triliun untuk memfasilitasi pembiayaan rumah sebanyak 87.390 unit.
Perseroan menawarkan KPR Bersubsidi Sejahtera dengan uang muka 0%. Akad KPR Bersubsidi ini menggunakan prinsip Syariah (Murabahah), nasabah akan membayar rumah yang dibelinya dengan cara cicilan ke BRI Syariah dengan besar cicilan tetap perbulannya hingga jangka waktu kredit selesai.
KPR bersubsidi FLPP yang ditawarkan BRI Syariah kepada masyarakat umum untuk mendukung perumahan masyarakat. Perseroan menyasar kawasan Jabodetabek, Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.
Consumer Financing Group Head BRISyariah, Sri Esti Kadaryanti mengatakan, pihaknya optimistis dapat menggenjot pembiayaan di segmen konsumer pada 2016. Saat ini, porsi segmen konsumer masih menyumbang sebesar 23% dari total pembiayaan.
Dia menargetkan pertumbuhan pembiayaan konsumer sebesar 30% dari kinerja akhir tahun lalu sebesar Rp3,48 triliun.
“Segmen konsumer belum terlalu besar kontribusinya sehingga tahun depan kami akan tumbuh 30% untuk pembiayaan. Strategi kami akan menggenjot di penyaluran KPR FLPP untuk masyarakat penghasilan menengah ke bawah. Selain itu, kami akan optimalkan layanan gadai emas,” ujar Esti, dalam diskusi bersama media di Jakarta, Jumat (12/2/2016).
Dia menjelaskan pihaknya cukup agresif dalam menyalurkan KPR program pemerintah tersebut. Sejak mulai dipercaya untuk menyalurkan pada 2012 pihaknya telah menyalurkan pembiayaan Rp532 miliar untuk 6647 unit rumah, khususnya rumah tapak dibandingkan rumah susun.
“Kami fokus di rumah pertama supaya nasabah juga lebih menjaganya dan aman dari cicilan bermasalah. Terbukti nonperforming financing (NPF) aman di bawah 1%. Tahun ini kami targetkan salurkan pembiayaan untuk KPR FLPP sebesar Rp430 miliar atau untuk 4300 unit rumah di berbagai daerah,” katanya.
Dia menjelaskan pihaknya hanya menanggung 5% dari pembiayaan dan sisanya berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang menyediakan dana bergulir untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah layak huni. Pemerintah disebutnya sangat memperhatikan rumah yang akan dihuni atau ready stock.
Selain itu, juga bank penyalur harus memastikan adanya ketersediaan air dan listrik. “Kami juga selalu diaudit sehingga kami sebagai bank penyalur harus selalu waspada pada segala risiko. Pada intinya masyarakat atau end user sangat diuntungkan karena kami menjamin kelayakan dan keamanan sehingga konsumen puas. Apabila ada kendala tentu kami yang menanggung risikonya karena pemerintah akan menarik kembali uangnya,” ujarnya.
Dana pembiayaan perumahan dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) memiliki manfaat antara lain memiliki suku bunga yang sangat rendah yakni 5%, angsuran ringan dan tetap selama masa tenor angsuran hingga uang muka yang rendah. Dana FLPP di tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp9,23 triliun untuk memfasilitasi pembiayaan rumah sebanyak 87.390 unit.
Perseroan menawarkan KPR Bersubsidi Sejahtera dengan uang muka 0%. Akad KPR Bersubsidi ini menggunakan prinsip Syariah (Murabahah), nasabah akan membayar rumah yang dibelinya dengan cara cicilan ke BRI Syariah dengan besar cicilan tetap perbulannya hingga jangka waktu kredit selesai.
KPR bersubsidi FLPP yang ditawarkan BRI Syariah kepada masyarakat umum untuk mendukung perumahan masyarakat. Perseroan menyasar kawasan Jabodetabek, Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.
(dmd)
Lihat Juga :
