Dua Investor Australia Lirik Investasi di Kawasan Industri KLIK
A
A
A
JAKARTA - Langkah pemerintah menetapkan 14 kawasan sebagai kawasan industri yang dapat melakukan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) direspons positif oleh investor. Tercatat dua investor Australia di bidang fasilitas pelabuhan serta industri pengolahan makanan sudah melakukan penjajakan dengan salah satu kawasan industri KLIK yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani merespons positif minat aktif yang disampaikan oleh investor Australia yang juga telah memiliki perusahaan join venture di kawasan Sulawesi Selatan tersebut.
"Mereka ingin memiliki fasilitas kepelabuhanan di Pulau Jawa, oleh karena itu melakukan penjajakan dengan salah satu pengelola kawasan industri KLIK. BKPM melalui perwakilannya di Sydney maupun marketing officer untuk wilayah Australia akan mengawal minat tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi kepada media di Jakarta, Sabtu (27/2/2016).
Menurutnya, dengan adanya kemudahan layanan investasi langsung konstruksi, maka fasilitas tersebut akan membuat investor terkait dapat langsung melakukan proses konstruksi sekaligus secara pararel mengurus izin-izin yang diperlukan.
"Ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan percepatan realisasi investasi di daerah," ungkapnya.
Pejabat Promosi Investasi kantor Perwakilan BKPM di Sydney Sri Moertiningroem menambahkan bahwa pertemuan dengan investor Australia juga dilakukan bekerjasama dengan kantor perwakilan RI di negara bagian Western Australia dan Northern Territory.
"Kami bersama tim marketing officer BKPM akan terus berkoordinasi dengan KJRI Perth dan KRI Darwin untuk mengawal minat investasi investor Australia tersebut," jelasnya.
Dari data BKPM 2015, realisasi investasi Australia berada di peringkat 12 sebesar USD167 juta terdiri atas 443 proyek. Sementara dalam posisi sejak periode 2010-2015, tercatat investasi yang masuk ke Indonesia dari Australia sebesar USD2,07 miliar.
Sebelumnya, pada 22 Februari 2016 Presiden Jokowi bersama Kepala BKPM meluncurkan kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK). Fasilitas ini merupakan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan yang akan melakukan investasi berlokasi di kawasan industri tertentu.
Tercatat 14 kawasan industri di enam provinsi dan 9 kabupaten dan kota telah ditetapkan untuk mengimplementasikan layanan dengan lahan efektif 10.022 hektar dari total luasan lahan 17.154 hektar ini.
14 kawasan industri tersebut di antaranya Kawasan Industri Kendal (700 hektar), Kawasan Industri Bukit Semarang Baru (40 hektar), Kawasan Industri Wijayakusuma (100 hektar), Kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (1.761 hektar) Kawasan Industri Bantaeng (3.000 hektar), Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate (1.800 hektar), Kawasan Industri Terpadu Wilmar (800 hektar), Kawasan Industri Krakatau Industrial Estate Cilegon (570 hektar), dan Kawasan Industri Bekasi Fajar Industrial Estate (300 hektar).
Selain itu Kawasan Industri Delta Silicon 8 (158 ha), Kawasan Industri Karawang Internasional Industrial City (293 hektar), Kawasan Industri Suryacipta City of Industry (300 hektar), Kawasan Industri GT Tech Park (100 hektar), dan terakhir Kawasan Industri Medan (100 hektar).
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani merespons positif minat aktif yang disampaikan oleh investor Australia yang juga telah memiliki perusahaan join venture di kawasan Sulawesi Selatan tersebut.
"Mereka ingin memiliki fasilitas kepelabuhanan di Pulau Jawa, oleh karena itu melakukan penjajakan dengan salah satu pengelola kawasan industri KLIK. BKPM melalui perwakilannya di Sydney maupun marketing officer untuk wilayah Australia akan mengawal minat tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi kepada media di Jakarta, Sabtu (27/2/2016).
Menurutnya, dengan adanya kemudahan layanan investasi langsung konstruksi, maka fasilitas tersebut akan membuat investor terkait dapat langsung melakukan proses konstruksi sekaligus secara pararel mengurus izin-izin yang diperlukan.
"Ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan percepatan realisasi investasi di daerah," ungkapnya.
Pejabat Promosi Investasi kantor Perwakilan BKPM di Sydney Sri Moertiningroem menambahkan bahwa pertemuan dengan investor Australia juga dilakukan bekerjasama dengan kantor perwakilan RI di negara bagian Western Australia dan Northern Territory.
"Kami bersama tim marketing officer BKPM akan terus berkoordinasi dengan KJRI Perth dan KRI Darwin untuk mengawal minat investasi investor Australia tersebut," jelasnya.
Dari data BKPM 2015, realisasi investasi Australia berada di peringkat 12 sebesar USD167 juta terdiri atas 443 proyek. Sementara dalam posisi sejak periode 2010-2015, tercatat investasi yang masuk ke Indonesia dari Australia sebesar USD2,07 miliar.
Sebelumnya, pada 22 Februari 2016 Presiden Jokowi bersama Kepala BKPM meluncurkan kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK). Fasilitas ini merupakan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan yang akan melakukan investasi berlokasi di kawasan industri tertentu.
Tercatat 14 kawasan industri di enam provinsi dan 9 kabupaten dan kota telah ditetapkan untuk mengimplementasikan layanan dengan lahan efektif 10.022 hektar dari total luasan lahan 17.154 hektar ini.
14 kawasan industri tersebut di antaranya Kawasan Industri Kendal (700 hektar), Kawasan Industri Bukit Semarang Baru (40 hektar), Kawasan Industri Wijayakusuma (100 hektar), Kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (1.761 hektar) Kawasan Industri Bantaeng (3.000 hektar), Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate (1.800 hektar), Kawasan Industri Terpadu Wilmar (800 hektar), Kawasan Industri Krakatau Industrial Estate Cilegon (570 hektar), dan Kawasan Industri Bekasi Fajar Industrial Estate (300 hektar).
Selain itu Kawasan Industri Delta Silicon 8 (158 ha), Kawasan Industri Karawang Internasional Industrial City (293 hektar), Kawasan Industri Suryacipta City of Industry (300 hektar), Kawasan Industri GT Tech Park (100 hektar), dan terakhir Kawasan Industri Medan (100 hektar).
(dol)