Darmin Cerita Sempat Bingung Rumuskan Paket Kebijakan
A
A
A
JAKARTA - Ada cerita lucu saat pertama kali Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia bercerita sempat bingung menanggapi paket kebijakan ekonomi yang dicetuskan Jokowi.
Terang saja, karena saat paket-paket tersebut bermunculan, kala itu juga bertepatan dengan awal-awal Darmin menjabat sebagai Menko Perekonomian.
"Itu di paket kesatu, niatnya itu mengeluarkan kebijakan besar. Terus semuanya itu didaftar peraturannya dan harus melewati proses deregulasi, kemudian dibongkar dan diumumkan. Tapi ya bingung. Hasilnya itu. Saya saja sempat bingung," ujarnya, sambil tertawa di Menara BTN, Jakarta, Rabu (2/3/2016).
Hal ini disebabkan kebijakan yang muncul di media massa dalam bentuk angka, yakni jumlah Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), dan lainnya.
Menurut Darmin, jika konsepnya demikian, tidak bisa disalahkan. Sebab, ada ratusan aturan yang harus dideregulasi dan untuk mengulas satu persatu membutuhkan waktu yang sangat lama.
"Kemudian, kita sudah merangkum, menerbitkan paket kebijakan itu, munculah omongan, komentar sana sini yang bilang paketnya enggak jelas. Ya, jangankan mereka, kami saja untuk memahami konteks keseluruhan tidak jelas," kata Darmin.
Akhirnya dari sana, Darmin berusaha konsen memperbaiki regulasi per sektor. Dia menyusun berdasarkan sektor ekonomi di Indonesia. Di antaranya, meningkatkan fleksibilitas di kawasan ekonomi khusus(KEK) dan kawasan pusat logistik berikat. Kebijakan ini penting karena ternyata selama ini barang impor, sebelum masuk ke Indonesia malah terletak di Malaysia dan negara tetangga lain.
"Kita itu impor barang ke negara lain, tapi ternyata itu bukan dari negara itu. Ternyata itu barangnya Singapura dan Malaysia. Kita bisa impor kapas dari AS tapi barangnya datang dari negara lain. Ya kami dorong saja ke sini," jelasnya.
Tak hanya itu, Darmin juga fokus pada penyederhanaan perizinan investasi, untuk mendorong volume ekspor lebih besar, meningkatkan daya beli masyarakat dan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pertumbuhan ekonomi.
"Ini fokus kami, supaya APBN itu berperan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Di tahun lalu itu iramanya mengikuti tahun-tahun berikutnya, tahun ini terjadi percepatan dalam belanja. Walaupun nanti ada komplikasi lain," tandas Darmin.
Terang saja, karena saat paket-paket tersebut bermunculan, kala itu juga bertepatan dengan awal-awal Darmin menjabat sebagai Menko Perekonomian.
"Itu di paket kesatu, niatnya itu mengeluarkan kebijakan besar. Terus semuanya itu didaftar peraturannya dan harus melewati proses deregulasi, kemudian dibongkar dan diumumkan. Tapi ya bingung. Hasilnya itu. Saya saja sempat bingung," ujarnya, sambil tertawa di Menara BTN, Jakarta, Rabu (2/3/2016).
Hal ini disebabkan kebijakan yang muncul di media massa dalam bentuk angka, yakni jumlah Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), dan lainnya.
Menurut Darmin, jika konsepnya demikian, tidak bisa disalahkan. Sebab, ada ratusan aturan yang harus dideregulasi dan untuk mengulas satu persatu membutuhkan waktu yang sangat lama.
"Kemudian, kita sudah merangkum, menerbitkan paket kebijakan itu, munculah omongan, komentar sana sini yang bilang paketnya enggak jelas. Ya, jangankan mereka, kami saja untuk memahami konteks keseluruhan tidak jelas," kata Darmin.
Akhirnya dari sana, Darmin berusaha konsen memperbaiki regulasi per sektor. Dia menyusun berdasarkan sektor ekonomi di Indonesia. Di antaranya, meningkatkan fleksibilitas di kawasan ekonomi khusus(KEK) dan kawasan pusat logistik berikat. Kebijakan ini penting karena ternyata selama ini barang impor, sebelum masuk ke Indonesia malah terletak di Malaysia dan negara tetangga lain.
"Kita itu impor barang ke negara lain, tapi ternyata itu bukan dari negara itu. Ternyata itu barangnya Singapura dan Malaysia. Kita bisa impor kapas dari AS tapi barangnya datang dari negara lain. Ya kami dorong saja ke sini," jelasnya.
Tak hanya itu, Darmin juga fokus pada penyederhanaan perizinan investasi, untuk mendorong volume ekspor lebih besar, meningkatkan daya beli masyarakat dan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pertumbuhan ekonomi.
"Ini fokus kami, supaya APBN itu berperan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Di tahun lalu itu iramanya mengikuti tahun-tahun berikutnya, tahun ini terjadi percepatan dalam belanja. Walaupun nanti ada komplikasi lain," tandas Darmin.
(dmd)