Manajemen Risiko Ekspor-Impor Didorong Tekan Dwelling Time
Manajemen Risiko Ekspor-Impor Didorong Tekan Dwelling Time
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) meminta Bea dan Cukai untuk intens memantau manajemen risiko (Risk Management) untuk menekan waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal ini terkait beberapa perusahaan yang tidak bergerak berada di jalur merah.
"Ada perintah khusus dari Pak Menteri (Rizal Ramli) untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengecek risk management, supaya jalur merah yang sekarang 6% bisa berubah. Karena selama sekian tahun ini tidak bergerak dari tahun ke tahun itu bisa dikondisikan supaya lebih riil," jelas Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Kemaritiman, Agung Kuswandono di Jakarta, Senin (14/3/2016).
(Baca Juga: Pangkas Dwelling Time Jadi 3,6 Hari, Menko Maritim Belum Puas)
Sebagai informasi salam proses pengeluaran barang impor dari kawasan pabean (port), Bea Cukai melakukan penetapan jalur terhadap suatu importasi tersebut, meliputi jalur kuning, merah dan hijau hingga jalur prioritas. Pada jalur merah, pengeluaran Barang Impor dari kawasan pabean (port) harus lebih dulu melakukan pemeriksaan fisik barang dan dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
Namun menurut Agus banyak dari dulu perusahaan yang terus berada pada jalur merah, padahal dinilai perusahaan tersebut seharusnya sudah belajar menjadi lebih baik, sehingga ketika masuk, sudah tidak perlu berada di jalur merah. "Kalau dia belajar, mestinya tidak harus di merah terus dong. Bisa di kuning, bisa juga langsung ke hijau. Masa merah terus," kata dia.
Dia menambahkan ini merupakan tugasnya Bea Cukai untuk melakukan pengecekan database perusahaan mereka apakah sudah ada perubahan atau perbaikan, atau belum. "Namun importir di Bea Cukai Indonesia ada sampai 22 ribu, jadi ngeceknya juga tidak mudah karena harus dilihat track record mereka dari awal sampai akhir," pungkasnya.
"Ada perintah khusus dari Pak Menteri (Rizal Ramli) untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengecek risk management, supaya jalur merah yang sekarang 6% bisa berubah. Karena selama sekian tahun ini tidak bergerak dari tahun ke tahun itu bisa dikondisikan supaya lebih riil," jelas Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Kemaritiman, Agung Kuswandono di Jakarta, Senin (14/3/2016).
(Baca Juga: Pangkas Dwelling Time Jadi 3,6 Hari, Menko Maritim Belum Puas)
Sebagai informasi salam proses pengeluaran barang impor dari kawasan pabean (port), Bea Cukai melakukan penetapan jalur terhadap suatu importasi tersebut, meliputi jalur kuning, merah dan hijau hingga jalur prioritas. Pada jalur merah, pengeluaran Barang Impor dari kawasan pabean (port) harus lebih dulu melakukan pemeriksaan fisik barang dan dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
Namun menurut Agus banyak dari dulu perusahaan yang terus berada pada jalur merah, padahal dinilai perusahaan tersebut seharusnya sudah belajar menjadi lebih baik, sehingga ketika masuk, sudah tidak perlu berada di jalur merah. "Kalau dia belajar, mestinya tidak harus di merah terus dong. Bisa di kuning, bisa juga langsung ke hijau. Masa merah terus," kata dia.
Dia menambahkan ini merupakan tugasnya Bea Cukai untuk melakukan pengecekan database perusahaan mereka apakah sudah ada perubahan atau perbaikan, atau belum. "Namun importir di Bea Cukai Indonesia ada sampai 22 ribu, jadi ngeceknya juga tidak mudah karena harus dilihat track record mereka dari awal sampai akhir," pungkasnya.
(akr)
Explore More